Breaking News:

Kanwil Kemenkumham Kalbar Dorong Pengharmonisasian Raperda Kabupaten Mempawah

Tim dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Toman Pasaribu didampingi Kasubbid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Dini Nursilawa

Penulis: Ramadhan | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Kanwil Kemenkumham Kalbar melaksanakan Koordinasi Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Mempawah, dengan DPRD Mempawah, Kamis 14 Oktober 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) sebagai kepanjangan tangan Kemenkumham harus mengambil peranan penting dalam membantu setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah.

Agar peraturan perundang-undangan di daerah tersebut selaras dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dapat melakukan pengawalan terhadap proses pembentukan peraturan daerah yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sekaligus selaras dengan kebijakan/ program nasional.

Menindaklanjuti hal tersebut Kanwil Kemenkumham Kalbar melaksanakan Koordinasi Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Mempawah, dengan DPRD Mempawah, Kamis 14 Oktober 2021.

Tim dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Toman Pasaribu didampingi Kasubbid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Dini Nursilawati berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Mempawah, disambut oleh Ketua DPRD Kabupaten Mempawah, Ria Mulyadi beserta jajarannya.

Pemkab Sosialisasikan Perbup Tentang Standar PAUD, Anak Usia Lima Tahun di Mempawah Wajib Masuk PAUD

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Toman Pasaribu menyampaikan bahwa koordinasi ini dilaksanakan dalam rangka mendorong kerja sama antara Kantor Wilayah dengan DPRD Kabupaten Mempawah, dalam Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Mendorong Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

Untuk mengharmonisasikan Rancangan Peraruran Daerah Inisiatif DPRD ke Kanwil sebelum dilakukan pembahasan dengan Eksekutif.

“Untuk memperkuat kerja sama tersebut, sebaiknya dituangkan dalam Nota Kesepakatan tentang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah yang ditandatangani Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat dengan Ketua DPRD Kabupaten Mempawah," ucap Toman, Jumat 15 Oktober 2021.

Ketua DPRD Kabupaten Mempawah, Ria Mulyadi menyambut baik kehadiran Tim dan berharap ke depannya dapat meningkatkan kerja sama dalam pembentukan produk hukum daerah, dari perencanaan, penyusunan, pembahasan hingga harmonisasi Perancangan Produk Hukum Daerah.

Selanjutnya Tim berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah, disambut oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah, Bunjamin yang menyampaikan bahwa sebelum dilakukan pembahasan, semua Raperda inisiatif eksekutif akan diharmonisasikan di Kanwil Kemenkumham Kalbar. (*)

(Simak berita terbaru dari Mempawah)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved