Breaking News:

FAKTA bersama FITRA Gelar Lokakarya Perbaikan Tata Kelola DAK

Karena terkait dengan juknis, petunjuk operasional dan lain sebagainya itu dari pusat semua. Sedangkan daerah hanya melaksanakannya saja

Penulis: Muhammad Rokib | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Istimewa
foto saat Forum Analisis Keterwakilan dan Transparansi Anggaran (FAKTA) Kalimantan Barat berkerjasama dengan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menggelar Lokakarya Perbaikan Tata Kelola Dana Alokasi Khusus (DAK) di daerah , di Hotel Orchardz, Ruang Angsana 1 Jl. Gajah Mada Pontianak Kalimantan Barat, Kamis 14 Oktober 2021. 

TRIBUNPONTIANAK. CO. ID, PONTIANAK - Forum Analisis Keterwakilan dan Transparansi Anggaran (FAKTA) Kalimantan Barat berkerjasama dengan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menggelar Lokakarya Perbaikan Tata Kelola Dana Alokasi Khusus (DAK) di daerah , di Hotel Orchardz, Ruang Angsana 1 Jl. Gajah Mada Pontianak Kalimantan Barat, Kamis 14 Oktober 2021.

Manager Riset Seknas FITRA, Badiul Hadi menyampaikan, tujuan digelarnya lokakarya tersebut untuk menyelesaikan problem-problem yang terjadi sehun bisa ditemukan solusi terbaiknya melalui rekomendasi hasil dari Lokakarya yang dilaksanakan.

"Lokakarya ini sebenarnya rangkaian pendalaman riset yang telah dilaksanakan Seknas FITRA dengan FAKTA tujannnya ingin menghimpun dari daerah terutama masukan untuk perbaikan tata kelola DAK kedepan, karena kita tahu bahwa problem DAK iu banyak. Sehingga kita butuh solusi yang tepat, " ujarnya.

Ia menerangkan, problem yang terjadi tidak hanya di daerah namun juga di pusat, maka antara pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat harus disambungkan.

Terjerat Kasus Hukum Eksploitasi Anak Dibawah Umur, Dadang Musisi Lokal Divonis 5 Tahun Penjara

"Kalau ini enggak nyambung, maka problemnya tidak akan terselesaikan, kita ingin mengurai problem itu dan mencari solusi terbaik sehingga kita bisa rekomendasikan ke pusat pasca lokakarya ini apa yang seharusnya di perbaiki untuk di level daerah maupun pusat. Karena problem ini tidak hanya di pusat, tapi di daerah, " jelasnya.

Dari hasil diskusi yang dilaksanakan yang menghadirkan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Pontianak, lanjut dia, problem yang terjadi dari pusat.

"Karena terkait dengan juknis, petunjuk operasional dan lain sebagainya itu dari pusat semua. Sedangkan daerah hanya melaksanakannya saja, " ungkapnya.

Untuk itu, digelarnya lokakarya ini untuk merumuskan rekomendasi untuk perbaikan DAK itu sendiri.

"Kalau kita lihat terkait dengan anggaran yang dikucurkan di kalbar beberapa sumber ada DAK, DAU, dan macam macam. Saya kira itu memang perlu dilakukan upaya kontrol terutama kelompok masyarakat dan termasuk media perlu melakukan pengawasan agar dana itu tepat sasaran dan tidak terjadi penyelewengan, " katanya.

"Sedangkan DAK di Kalbar lumayan besar sekitar 400 an miliar lebih. Saya kira perlu pengelolaan dengan baik dan pemerintah bisa melakukan dengan baik jika ad pengawasan dari masyarakat, " pungkasnya. (*)

(Simak berita terbaru dari Pontianak)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved