Breaking News:

Mahasiswa Keluhkan Pungli Parkir di Perspustakaan Untan, Minta Pihak Kampus Bebaskan Biaya Parkir

Aldi selaku mahasiswa Untan meminta kepada pihak Kampus Untan untuk segera membebaskan biaya parkir di Perpustakaan Pusat untuk mahasiswa Untan.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Istimewa
Area Gedung Perpustakaan Pusat Universitas Tanjungpura. 

Menurutnya hal tersebut lucu dan membuat Ia kecewa. Pungutan liar biaya parkir lebih dari peraturan daerah telah memenuhi rumusan unsur pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

“Sehingga dapat dilakukan proses sistem peradilan pidana dan dapat dijatuhi atau dikenakan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut rumusan korupsi pada pasal 12 huruf E Undang-Undang No.20 Tahun 2001 berasal dari pasal 12 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi,” katanya.

Lanjut Aldi, kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang No.20 Tahun 2001 (Tindak Pidana Korupsi), menjelaskan definisi pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

“Atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri,” katanya.

Aldi selaku mahasiswa Untan meminta kepada pihak Kampus Untan untuk segera membebaskan biaya parkir di Perpustakaan Pusat untuk mahasiswa Untan.

“Saya tidak terima sudah bayar UKT kok masih saja bayar parkir di fasilitas kampus milik sendiri,” ucapnya.

Menurutnya tindakan tersebut kategori pungli yang perlu ditindak tegas.

“Jangan ada lagi bayar parkir di Perpustakaan Pusat Untan. Bila perlu, tindak tegas pelaku pemungutan liar parkir tersebut,” harapnya. (*)

(Simak berita terbaru dari Pontianak)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved