Breaking News:

Rumah Demokrasi Refleksikan Penguatan DPD RI dalam Percepatan Pemerataan Pembangunan

Zainudin Kismit memberikan sambutan webinar kebangsaan dengan tema Penguatan DPD RI untuk Pemerataan Pembangunan Daerah via virtual, Sabtu 9 Oktober 2

Penulis: Imam Maksum | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Drs. Cristiandy Sanjaya, SE.,M.M selaku anggota DPD RI Dapil Kalbar, saat mengikuti kegiatan webinar kebangsaan dengan tema Penguatan DPD RI untuk Pemerataan Pembangunan Daerah via virtual, Sabtu 9 Oktober 2021 

TRIBUNPONTIANAKA.CO.ID, PONTIANAK - Peringatan hari lahir DPD RI jatuh pada 1 Oktober, sejak dibentuk pada 2004 lembaga legislatif non parpol ini telah berusia 17 tahun.

“Tentunya ini menjadi refleksi bersama dalam hal penguatan dan eksistensi DPD RI dalam menyuarakan pembangunan daerah,” kata Ketua Pokja Rumah Rumah Demokrasi, Zainudin Kismit, dalam rilis yang diterima Tribun Pontianak, Minggu 10 Oktober 2021.

Zainudin Kismit memberikan sambutan webinar kebangsaan dengan tema Penguatan DPD RI untuk Pemerataan Pembangunan Daerah via virtual, Sabtu 9 Oktober 2021.

Menurutnya ada beberapa poin yang harus menjadi refleksi bersama terkait keberadaan DPD RI sampai saat ini.

Wali Kota Pontianak Pastikan Segera Salurkan Pfizer Saat Stok Vaksin Datang

"Semangat lahirnya ingin menjadi representasi daerah, tetapi perjalanannya turut diisi mereka yang berkarir di partai politik,” ucapnya.

Hal itu tentu akan menjadi dilematis karna DPD harus mengimbangi antara aspirasi masyarakat daerah dan aspirasi parpol. “Jika DPD dalam pencalonan berafilisasi atau pun kader non aktif parpol,” sambungnya. 

Hadirnya DPD sebagai double chek legislatif, artinya tugas DPD jika aspirasi daerah belum tersampaikan ke DPR maka DPD lah sebagai pengawal aspirasi tersebut 

"Selanjutnya model pemilihan DPD masuk kategori nasional dengan pemilihan langsung, secara sadar kita mengetahui DPD memiliki basis konstituen yang sama dengan DPR tetapi jika kewenangannya terbatas maka bagaimana nasib pemilihnya, ini membuat ada standart ganda pada kasus DPD," paparnya 

Maka dari itu, lanjut Zainudin, harus kembali merefleksikan keberadaan DPD RI untuk kekuatan pembangunan di daerah apakah masih memiliki urgensi atau tidak. 

"Contoh kasusnya jika masyarakat menyuarakan pemekaran Kapuas Raya ke DPD, apakah itu bisa didorong untuk terjadi jika keputusan ada di tangan DPR dan pemerintah, dan DPD hanya memberi pertimbangan, kebanyakan pertimbangan itu lahir dari kompromi politik bukan kompromi kedaerahan," jelasnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved