Breaking News:

Terima Kunker Komisi X DPR, Edi Kamtono Sampaikan Sejumlah Persoalan Pendidikan di Kota Pontianak

Pemerintah Kota Pontianak menerima kunjungan kerja Komisi X DPR RI. Dalam kesempatan itu Wali Kota Pontianak menjelaskan sejumlah permasalahan yang di

Penulis: Imam Maksum | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Edi Rusdi Kamtono dan Wakil Ketua Komisi X DPR RI usai rapat dalam agenda Kunker Komisi X DPR RI di Kantor Wali Kota Pontianak, Jumat 8 Oktober 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah Kota Pontianak menerima kunjungan kerja Komisi X DPR RI. Dalam kesempatan itu Wali Kota Pontianak menjelaskan sejumlah permasalahan yang dihadapi Pemkot Kota Pontianak.

“Kita menjelaskan masalah-masalah yang dihadapi dalam sektor pendidikan. Keolahragaan, kepemudaan, kemudian keperpustakaan. Tidak ketinggalan pula tentang pariwisata,” ujar Edi Rusdi Kamtono saat diwawancarai awak media Jumat 8 Oktober 2021.

Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan di antara permasalahan sektor pendidikan adalah kebijakan zonasi.

“Saya menyampaikan kebijakan zonasi yang memang menjadi kebijakan pemerintah pusat,” katanya.

Komisi X DPR RI Lakukan Kunjungan Kerja ke Pemerintah Kota Pontianak

Edi berharap dengan kunjungan kerja itu, terdapat pemerataan sekolah di wilayah-wilayah kecamatan.

“Kita harap adanya pemerataan, termasuk misalnya sekolah di Kecamatan Pontianak Tenggara, Pontianak Utara, dan kecamatan lainnya,” tuturnya.

Tak luput, Edi juga menyampaikan masalah bidang olahraga dalam hal kurangnya sarana dan prasarana.

“Kita meminta sarana dan prasarana olahraga seperti sport center dan fasilitas pendukung lainnya,” katanya.

Sementara itu, dari sisi pariwisata Wako Pontianak itu meminta dukungan dalam segala kegiatan pariwisata yang diselenggarakan.

Edi pun menyebut jika dalam sektor kebudayaan Pemkot Pontianak cenderung tak mempunyai permasalahan. “Namun kita lebih banyak menjelaskan permasalahan dari sektor pendidikan,” katanya.

Masalah utama, kata Edi, dari sisi pendidikan mencakup sarana dan prasarana. “Kemudian guru yang berstatus PPPK, yang kita meminta kejelasan,” katanya.

Tidak hanya itu, masalah zonasi dan pembangunan sekolah serta kebijakan juga masih menjadi permasalahan.

“Kita harapkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat diperbesar supaya kualitas sekolah kita bisa semakin baik,” harapnya. (*)

Update Informasi Seputar Kota Pontianak

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved