Breaking News:

Momentum Hari Pekerjaan Layak, KSBSI Provinsi Kalbar Layangkan Petisi untuk Menaker

Ketua Korwil KSBSI Kalbar Suherman mengatakan surat terbuka dan petisi itu berisikan beberapa tuntutan kepada Menteri Tenaga Kerja RI agar lebih mempe

Penulis: Anggita Putri | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ FILE
Ketua Korwil Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Provinsi Kalbar, Suherman 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Kalimantan Barat melayangkan surat terbuka dan petisi untuk Menteri Tenaga Kerja (Menaker) yang berisikan empat poin penting.

Surat terbuka dan petisi itu dilayangkan bertepatan dengan Hari Pekerjaan Layak, 7 Oktober 2021 lalu. 

Ketua Korwil KSBSI Kalbar Suherman mengatakan surat terbuka dan petisi itu berisikan beberapa tuntutan kepada Menteri Tenaga Kerja RI agar lebih memperhatikan nasib buruh Indonesia yang semakin termarjinalkan.

Dikatakannya buruh mengalami kekecewaan secara masif akibat banyaknya aspirasi yang tidak terjawab diantara persoalan buruh yang justru semakin kompleks dan menyulitkan.  Lanjutnya mengatakan bahwa  ada empat poin prioritas yang telah disampaikan. 

Sudah 55,4 Persen Masyarakat Tervaksin, Wako Pontianak Terus Lakukan Vaksin Door to Door

Pertama, mendukung buruh untuk mendesak presiden menerbitkan PERPPU yang menyatakan Bab IV (Klaster Ketenagakerjaan) UU Cipta Kerja tidak berlaku lagi.

“Karena undang-undang ini secara jelas mendegradasi hak-hak buruh Indonesia,” ujar Suherman, Jumat 8 Oktober 2021.

Hak-hak buruh yang terdegradasi pekerja terancam tidak menerima atau menurun drastis pesangon. Kemudian UU Ciptaker menghapus setidaknya lima pasal mengenai pemberian pesangon.

Update Informasi Seputar Kota Pontianak

Imbasnya, pekerja terancam tidak menerima pesangon ketika mengundurkan diri, mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), atau meninggal dunia.

Selain itu UU Ciptaker mempermudah masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Indonesia. Hal ini dilakukan melalui Pasal 81 poin 4 hingga 11 UU Ciptaker yang mengubah dan menghapus sejumlah aturan tentang pekerja asing dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved