Breaking News:

Ahli Epidemiologi Sarankan Perlu Fokus dalam Pelaksanaan PPKM yang Efektif

Ahli Epidemiologi sekaligus ketua tim kajian ilmiah Covid-19 Poltekkes Kemenkes Pontianak dan Ketua Muhmamadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) Kalima

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ Muhammad Rokib
Ketua tim kajian Covid-19 sekaligus ahli epidemologi Poltekkes Kemenkes Pontianak, Dr. Malik Saepudin, SKM.,M.Kes. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah kembali melanjutkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 2-4 untuk menekan penyebaran virus corona, diperpanjang selama 14 hari, yakni sejak 5 Oktober sampai 18 Oktober 2021.

Sebagaimana diketahui, untuk di wilayah Provinsi Kalimantan Barat
saat ini terjadi penurunan level pada PPKM setiap kabupaten/Kota untuk Kabupaten Sekadau berada di PPKM level 1. Sedangkan untuk katagori PPKM level 2 yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kubu Raya, Kota Pontianak, dan Kota Singkawang.

Hal tersebut berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) nomor 48 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat
level 4, level 3, level 2, dan level 1 serta mengoptimalkan posko penanganan corona virus disease 2019 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran corona virus disease 2019 di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Ahli Epidemiologi sekaligus ketua tim kajian ilmiah Covid-19 Poltekkes Kemenkes Pontianak dan Ketua Muhmamadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) Kalimantan Barat, Dr. Malik Saepudin SKM,M.Kes. menyampaikan, adanya perpanjangan PPKM level 2-4, yang diberlakukan di luar jawa dikarenakan, di wilayah luar jawa-Bali ada kecenderungan penuruan kasus yang tidak signifikan dan stagnan, bahkan cendrung meningkat.

Wali Kota Edi Kamtono Sebut Kota Pontianak Turun Level ke PPKM Level 2

Hal ini, kata dia, dikarenakan percepatan program 3 pilar penangann Covid-19 belum optimal, terdiri dari pelaksanaan prokes 5 M yang hanya sekitar 60%, kegiatan 3T belum mencapai target WHO yaitu 1 per seribu per minggu, serta capaian vaksinasi tidak sabaik di Pulau Jawa-Bali, masih dibawah 50%.

Berikut penuturan lengkapnya:

Ada kakawatiran, jika hal ini tdak dioptimalkan maka, pencapaian herd immunity pada akhir 2021 tidak tercapai dan bahkan terdapat peningkatan kembali kasus akibat pelonggaran Prokes di saat liburan Natal dan Tahun Baru sebagaimana pengalaman pada tahun yang lalu.

Juga didasarkan pada pengalaman sebelumnya dalam Pelaksanaan Inmendagri No 15 Tahun 2021, yaitu optimalisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat saat itu belum dibarengi dengan pelaksanaan PPKM Mikro, Provinsi Kalbar merupakan salah satu dari 28 Provinsi pembentukan poskonya masih di bawah 50%.

Perubahan kebijakan pusat tentang PPKM yang sangat cepat mulai dari PPKM darurat, PPKM Mikro, dan PPKM level 1-4, dan sebagainya.

Apapun namanya, namun pada hakekanya adalah sebagai rem untuk menghambat laju penularan covid-19 di suatu wilayah melalui pembatasan masyarakat. Tentu saja dalam pelaksanaannya perlu dikembngkan yang efektif, jika rekayasa penutupan/penyekatan lalu lintas, tetapi di sisi lain menimbulkan kerumunan yg baru di sana sini, maka hal tersebut tidak efektif, justru sebenarnya harus difokuskan bagaimana masyarakat diingatkan kembali untuk menggunakan masker dengan baik dan benar dengan melakukan razia masker dan kartu vaksinasi Covid-19 dengan ketat, jika perlu berikan sanksi sesauai dengan peraturan yang berlaku.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved