Breaking News:

BPN Kota Pontianak Gelar Rakor GTRA Tahun 2021, Angkat Persoalan Sengketa Tanah di Dua Kelurahan

Pihaknya pun menyerahkan kepada masyarakat, lantaran tidak bisa memasa masyarakat untuk memutuskan atau mengambil keputusan.

Penulis: Muhammad Rokib | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Rokib
Foto saat Kantor Pertanahan Kota Pontianak menggelar Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kota Pontianak tahun anggaran 2021, di Sky Ballroom, Hotel Mercure, Jl. A. Yani, Kamis 30 September 2021. 

Hanya saja karena terdapat masyarakat yang menempati dengan membangun rumah yang saat ini sudah berjumlah lebih dari 1000 Kepala Keluarga (KK) sehingga pemilik sertifikat tanah pun sulit untuk menguasai tanah tersebut. Sedang Masyarakat yang menempati tanah tersebut mencoba mengusulkan untuk pembuatan tanah namun ditolak, lantaran tidak boleh ada tumpang tindih antara sertifikat.

"Persoalan tersebut sebenarnya sudah lama dan bahkan sudah melibatkan putusan pengadilan. Dan kita sudah dari awal tahun 2021 mempertemukan kedua belah belah pihak untuk bisa terjadi kesepakatan," jelasnya.

Pihaknya pun, terus melakukan mediasi kepada masyarakat, dan hasil apa yang dilakukan untuk penyelesaian tersebut. Pihaknya selalu melaporkan kepada Wali Kota Pontianak yang juga sebagai ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kota Pontianak.

"Jadi sampai sekarang, kita terus mendekati masyarakat dan mendekati pemilik sertifikat supaya mereka dipertemukan keinginannya. Karena masalahnya antara masyarakat dengan masyarakat," jelasnya.

Sigit menerangkan, bahwa Sertifikat pemilik tanah tersebut sebenarnya sudah ada sejak tahun 1980 an.
Namun, karena di atas tanah sertifikat itu dikuasai oleh masyarakat yang bukan atas nama pemilik sertifikat sehingga menjadi persoalan.

"Dari situ semakin banyak masyarakat menempati di tanah itu. Sehingga pemilik tanah semakin tidak bisa menguasai tanahnya. Akhirnya dari masyarakat pun tidak bisa memproses pembuatan sertifikat, karena ditolak. Karena hukumnya tidak holeh ada sertifikat diatas sertifikat. Terus dari pihak masyarakat juga sudah melakukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara untuk permohonan pembatalan sertifikat itu. Dan yang digugat adalah kami dan warga yang atas nama sertifikat itu, namun beberapa kali gugatan masyarakat itu kalah," ungkapnya.

Sementara itu, untuk permasalahan yang terjadi di Kelurahan Kota Baru adalah ada tanah pengganti biaya pembangunan validasi tanah tempo lalu.

Kata Sigit, tanah itu adalah tanah milik masyarakat sendiri yang semestinya dibantu untuk konsolidasi tanah waktu itu, tapi tanah itu tidak digunakan. Akhirnya tanah itu ditempati dan diduduki oleh masyarakat.

"Karena kita melihat sebagai wilayah semestinya waktu itu konsolidasi tanah belum jelas kepemilikannya, sehingga kita angkat tahun ini dan dari masyarakat sekitar, Lurah, Camat, RT/RW pun terlibat dan menyepakati bahwa tanah itu diajukan oleh masyarakat yang ada saat itu untuk memberi ganti rugi untuk pengerasan jalan kemudian pengurusan sertifikat dan lainnya," ungkapnya.

Sigit Santosa menyampaikan, bahwa pihaknya menargetkan semua kegiatan maupun program dan penyelesaian pertanahan tersebut diharapkan bisa selesai tahun 2021 ini.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved