Breaking News:

BPN Kota Pontianak Gelar Rakor GTRA Tahun 2021, Angkat Persoalan Sengketa Tanah di Dua Kelurahan

Pihaknya pun menyerahkan kepada masyarakat, lantaran tidak bisa memasa masyarakat untuk memutuskan atau mengambil keputusan.

Penulis: Muhammad Rokib | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Rokib
Foto saat Kantor Pertanahan Kota Pontianak menggelar Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kota Pontianak tahun anggaran 2021, di Sky Ballroom, Hotel Mercure, Jl. A. Yani, Kamis 30 September 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kantor Pertanahan Kota Pontianak menggelar Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kota Pontianak tahun anggaran 2021, di Sky Ballroom, Hotel Mercure, Jl. A. Yani, Kamis 30 September 2021.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak, Sigit Santosa menyampaikan, bahwa pada rakor tersebut memang mengangkat tema penyelesaian permasalahan sengketa tanah di dua kelurahan di Kota Pontianak, diantaranya adalah di Kelurahan Sungai Beliung dan Kelurahan Kota Baru.

Selain itu, BPN Kota Pontianak juga menyerahkan sebanyak 101 sertifikat tanah aset milik pemerintah kota Pontianak atau jika ditotalkan sekitar senilai 86 miliar yang mencakup tanah fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang ada di Kota Pontianak.

Hingga kini untuk sertifikat tanah milik Pemkot yang sudah diserahkan sebanyak 237 dan untuk sertifikat yang diserahkan ke BPN Kota Pontianak sudah sebanyak 575 dan ditargetkan hingga akhir tahun 1000 sertifikat tanah milik Pemkot selesai.

Tingkatkan Sinergi PLN dan BPN, Berhasil Amankan 22 Aset Negara

"Sertifikat yang diserahkan tersebut mencakup tanah fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang ada di Kota Pontianak," ujarnya.

Kemudian, pada kesempatan itu juga digelar peresmian Kampung Permadani. Kampung permadani ini nantinya, antara masyarakat, RT/RW, Lurah, Camat, Babinsa dan Babinkamtibmas bersinergi sehingga bisa menyelesaikan masalah pertanahan secara mandiri.

"Semacam kelompok masyarakat yang dibentuk melalui inisiatif kami, di wilayah yang memang banyak terjadi sengketa pertanahan yaitu di kelurahan Bansir Darat. Maka dibentuk kelompok sehingga masyarakat bisa menyelesaikan sengkata tanah secara mandiri," ujarnya.

Kemudian terkait di dua kelurahan yang saat ini tengah dalam proses penyelesaian, Sigit Santosa menjelaskan, bahwa untuk luas tanah yang terletak di Sungai Beliung yang saat ini bermasalah sekitar 38,7 hektare yang melibatkan sekitar hampir 1400 KK.

Sedangkan untuk di Kelurahan Kota Baru luas tanah yang bermasalah sekitar 4000 meter persegi yang melibatkan belasan KK.

Kata Sigit, di dua lokasi ini permasalahannya berbeda. Kalau untuk di Kelurahan Sungai Beliung persoalan antara masyarakat dengan masyarakat. Dimana di suatu lokasi tersebut sudah ada pemilik tanah sekaligus sertifikatnya.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved