Breaking News:

Atasi Permasalahan Sengketa Tanah, Wali Kota Pontianak : Musyawarah Mufakat Kita Utamakan

"Terkait Tugu Khatulistiwa masuk tukar guling. Kita menata kawasan tersebut tetapi tanahnya harus jelas dulu," pungkasnya.

Penulis: Muhammad Rokib | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Rokib
Foto saat Kantor Pertanahan Kota Pontianak menggelar Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kota Pontianak tahun anggaran 2021, di Sky Ballroom, Hotel Mercure, Jl. A. Yani, Kamis 30 September 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sengketa Tanah di Dua Kelurahan di Kota Pontianak, diantaranya Kelurahan Sungai Beliung dan Kelurahan Kota Baru masih menjadi persoalan.

Pada pagelaran rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kota Pontianak tahun anggaran 2021, di Sky Ballroom, Hotel Mercure, Jl. A. Yani, Kamis 30 September 2021 yang digelar oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak pun mengangkat tentang permasalahan tersebut.

Tujuannya agar persoalan tersebut bisa segera diselesaikan.

Wali Kota Pontianak yang juga sebagai ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menyampaikan bahwa pihaknya dalam mengatasi persoalan ini lebih mengutamakan musyawarah mufakat.

BPN Kota Pontianak Gelar Rakor GTRA Tahun 2021, Angkat Persoalan Sengketa Tanah di Dua Kelurahan

Menurutnya, cara-cara humanis dan pendekatan kepada masyarakat lebih diutamakan agar tidak menimbulkan persoalan baru.

Seperti diketahui, bahwa terkait di dua kelurahan yang saat ini tengah dalam proses penyelesaian, untuk luas tanah yang terletak di Sungai Beliung yang saat ini bermasalah sekitar 38,7 hektare yang melibatkan sekitar hampir 1400 KK.

Untuk persoalannya antara masyarakat dengan masyarakat.

Dimana di suatu lokasi tersebut sudah ada pemilik tanah sekaligus sertifikatnya. Hanya saja karena terdapat masyarakat yang menempati dengan membangun rumah yang saat ini sudah berjumlah lebih dari 1000 Kepala Keluarga (KK) sehingga pemilik sertifikat tanah pun sulit untuk menguasai tanah tersebut.

Sedangkan Masyarakat yang menempati tanah tersebut mencoba mengusulkan untuk pembuatan tanah namun ditolak, lantaran tidak boleh ada tumpang tindih antara sertifikat.

"Masalahnya masyarakat yang memiliki sertifikat, sementara diatas tanah itu ada rumah-rumah warga".

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved