Breaking News:

Keberatan Dengan PP 85 Tahun 2021, HNSI Kalbar dan Pemilik Kapal Ngadu ke Dinas Kelautan & Perikanan

''Kami telah pelajar PP itu, ini memang benar memberatkan pengusaha ikan dan nelayan,' ujar Sarkosi Wakil Sekertaris HNSI Kalimantan Barat.

Penulis: Ferryanto | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Kepala Dinas Kelautan dan perikanan Kalimantan Barat Herti Herawati saat menerima Perwakilan pengusaha perikanan Kalbar, di kantor dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Barat, Rabu 29 September 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK - Sejumlah pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kalimantan Barat bersama sejumlah pemilik kapal tangkap ikan melakukan audiensi ke Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Barat mengeluhkan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP), Rabu 29 September 2021.

Dengan adanya PP tersebut, pengusaha ikan dan nelayan mengaku keberatan, bahkan sejumlah penolakan oleh kelompok nelayan pun telah terjadi disejumlah wilayah termasuk Kalimantan Barat.

''Kami telah pelajar PP itu, ini memang benar memberatkan pengusaha ikan dan nelayan,' ujar Sarkosi Wakil Sekertaris HNSI Kalimantan Barat.

Kemudian, Juniardi Ketua DPC HNSI kabupaten Sambas sekaligus perwakilan pemilik kapal Kecamatan Pemangkat dan Pontianak mengatakan dengan adanya PP 85 tahun 2021 itu akan berakibat fatal kepada pengusaha perikanan bukan hanya di Kalbar namun juga di Indonesia.

''Karena bila ini diterapkan, maka akan banyak nelayan yang menganggur, dalam perinakanan banyak kenaikan, dan ini sangat memberatkan,''katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, Herti Herawati menyampaikan, dengan audiensi tersebut pihaknya akan menyampaikan aspirasi dari HNSI ke kementrian Kelautan dan Perikanan secara administratif.

Kementerian Perhubungan Berencana Bawa Project Pembangunan Bandara Singkawang ke Dubai Expo

Secara pribadi, ia menilai bahwa kelonjakan tarif yang harus dibayarkan oleh para nelayan yang memiliki kapal diatas 30GT memang cukup memberatkan.

''Mudah - mudahan bisa diakomodir semaksimal mungkin, dan saya selaku pribadu juga berat melihat kondisi ini, dan saya dengar tadi sepanjang 2021, mereka melaut itu nyaris rugi, nyaris semua trip itu rugi. dalam setahun efektif melaut itukan 9 bulan, dan itu semua tripnya mengalami kerugian,''katanya.

Herti mengungkapkan, di Kalbar terdapat sekira 60 kapal diatas 30Gt yang terdampak PP nomor 85 tahun 2021 ini, namun dari jumlah tersebut ia mengungkapkan terdapat ribuan orang menggantungkan hidupnya.

''Memang tidak terlalu banyak, namun satu kapal itukan dia menghidupi sekian banyak ABK, 15 sampai 30 ABK perkapal, tinggal dikalikan saja berapa tenaga kerja kan,''ujarnya.

Bila para nelayan tersebut tidak mampu memperpanjang izin dan tidak beroprasional, maka akan terjadi pengangguran besar - besaran.

Sebelumnya, pada 27 September 2021, Pengusaha kapal perikanan tangkap se-Kalimantan Barat menggelar aksi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat menolak PP nomor 85 tahun 2021, pada aksi itu, pemilik kapal tangkap ikan se Kalbar mengancam tidak akan memperpanjang perizinan bila PP tersebut tidak dicabut. (*)

(Simak berita terbaru dari Pontianak)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved