Breaking News:

Kadiskes Kalbar Harisson Tegaskan Pendistribusian Stok Vaksin ke Daerah Ditentukan Kemenkes RI

Harisson menjelaskan, bahwa alokasi atau distribusi vaksin untuk Kabupaten/ Kota oleh Kemenkes RI tersebut itu sangat bergantung pada data stok vaksin

TRIBUNPONTIANAK/IMAM MAKSUM
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Harisson. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Harisson menegaskan, bahwa alokasi vaksin disuatu daerah ditentukan oleh Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan.

Ia menegaskan, bahwa alokasi Vaksin bukanlah dari Pemerintah Provinsi.

Hanya saja kata Kadiskes Kalbar, Pemerintah Provinsi bertugas menyalurkan stok Vaksin yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Harisson menjelaskan, bahwa alokasi atau distribusi vaksin untuk Kabupaten/ Kota oleh Kemenkes RI tersebut itu sangat bergantung pada data stok vaksin di daerah di SMILE yang dilaporkan oleh masing-masing Puskesmas dan rumah sakit atau dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

"Kadang stok sudah habis, tapi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tidak disiplin dalam mengupdate data stok vaksin di SMILE. Sementara kemenkes mendistribusikan vaksin dengan melihat stok vaksin di aplikasi SMILE," ujarnya.

Menurutnya, alokasi stok Vaksin juga sangat bergantung pada kecepatan vaksinasi di suatu Kabupaten/Kota dalam menghabiskan stok vaksinnya.

"Jadi kalau dinas kesehatan lambat menghabiskan vaksin, maka akan dialokasikan vaksin oleh Kemenkes sedikit sesuai kemampuan. Kalau cepat menghabiskan vaksin, akan diberikan lebih besar jumlah vaksinnya," kata Harisson menjelaskan teknis penyaluran dan pendistribusian stok Vaksin.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono Ajak Masyarakat Manfaatkan Ketersediaan Vaksin

"Jadi bukan Provinsi yang membagi alokasi distribusi vaksin. Provinsi hanya bertugas menyalurkan stok yang sudah ditetapkan oleh Kemenkes," kata Harisson lagi.

Ia menyebut sebagai contoh, pada shipment 7, minggu ke-3 September 2021 vaksin yang diterima pada 28 September 2021, sesuai surat pengantar dari Kemenkes. Maka Landak diberikan hanya 4.780 dosis dari total yang pihaknya terima dari Menkes sebanyak 288.820 dosis.

Hal tersebut, kata Harisson, lantaran juga ada pertimbangan fokus alokasi vaksin yang kali ini untuk kabupaten perbatasan.

"Begitu juga pengiriman minggu ke-4 yang Pemprov terima dari Menkes kemarin pada 27 September 2021 sebanyak 128.000 dosis, menurut surat pengantar dari Kemenkes RI, bahwa Landak itu malah tidak dapat sama sekali," ungkapnya.

"Dengan adanya ketimpangan itulah justru pada distribusi vaksin kali ini Bapak Gubernur Kalbar menggunakan kewenangannya untuk merealokasi distrubisi vaksin, dimana antara lain Kabupaten Landak malah mendapatkan distrubisi vaksin lebih besar dari jatah yang ditetapkan oleh Kemenkes yaitu sebesar 20.480 dosis," jelas Harisson.

Ia meminta agar stok Vaksin yang disalurkan ke masing-masing Kabupaten/Kota segera dihabiskan.

"Tolong habiskan secepatnya vaksin itu, segera buat program Vaksinasi massal untuk masyarakat, bila perlu lakukan vaksinasi sore dan malam hari.
Lalu laporkan stok yang dipakai ke SMILE, agar kalau stok sudah menipis akan kirim lagi Vaksinnya oleh Kemenkes," pungkasnya. (*)

(Simak berita terbaru dari Pontianak)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved