Breaking News:

JARI dan Pemkab Kubu Raya Gagas Rencana Aksi Pengelolaan Koridor Bekantan di Lanskap Kubu

Hal ini membuat konservasi species bekantan sangat tergantung pada pengelolaan manajemen unit tersebut

Penulis: Ferryanto | Editor: Jamadin
TRIBUN PONTIANAK/ ISTIMEWA
Lembaga JARI Indonesia Borneo Barat, bersama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya saat melaksanakan kegiatan dalam upaya Rencana Aksi Pengelolaan Koridor Bekantan (RAPKB) di lanskap Kubu yang melibatkan perusahaan di Kubu Raya, Senin 27 September 2021 di hotel Gardenia Kubu Raya. 

TRIBUN PONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Guna menjaga, melindungi serta mengelola habitat dan populasi bekantan spesies endemik Kalimantan di sekitar lanskap kubu, Lembaga JARI Indonesia Borneo Barat, bersama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menggagas Rencana Aksi Pengelolaan Koridor Bekantan (RAPKB) di lanskap Kubu yang melibatkan perusahaan di Kubu Raya, Senin 27 September 2021.

Direktur JARI Indonesia Borneo Barat, Firdaus menjelaskan lanskap Kubu memiliki luas 732 ribu hektar lebih, yang dalamnya memiliki variasi ekosistem yang unik, seperti mangrove dan gambut yang sangat luas.

Di lain sisi, lanskap Kubu juga didominasi oleh keberadaan berbagai manajemen unit, baik Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) maupun perkebunan.

Padahal, berdasarkan survei WWF Indonesia 2018 lalu, ditemukan terdapat 54 titik perjumpaan dalam koridor Bekantan.

WWF Gelar Workshop Best Management Practices, Pelaku Usaha Sepakat Lindungi Bekantan Kubu Raya

“Hal ini membuat konservasi species bekantan sangat tergantung pada pengelolaan manajemen unit tersebut. Ancaman kepunahan species bekantan semakin tinggi karena sebagian besar hidup di luar kawasan konservasi dan kondisinya terancam oleh konversi hutan, kebakaran, perburuan, perdagangan dan pembangunan,” kata Firdaus dalam kegiatan FGD RAPKB di Hotel Gardenia Kubu Raya.

Menurut Firdaus para pemegang izin konsesi yang memiliki komitmen dalam upaya perlindungan Bekantan sendiri memiliki hambatan dan tantangan tentang manajemen konservasi species tersebut. 

Berangkat dari hal itu, maka, kata Firdaus dibutuhkan panduan tentang Praktek Pengelolaan Terbaik (PPT) untuk membantu pemegang konsesi dalam pembuatan rancangan manajemen konservasi yang sesuai dengan kebutuhan Bekantan.

Hal ini pun termaktub dalam Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.56/Menhut-II/2013 tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Bekantan tahun 2013-2022 yang merumuskan sejumlah kegiatan prioritas pengelola kawasan dalam meningkatkan usaha konservasi bekantan yang dapat menjamin keberlanjutan populasinya.

“Oleh karena itu, kaloborasi multipihak dalam pengelolaan habitat Bekantan sangat diperlukan dengan membentuk Koridor Bekantan di sepanjang sepadan sungai di Lanskap Kubu. Koridor ini tidak hanya untuk melindungi bekantan namun juga hutan mangrove sebagai tempat hidup satwa tersebut,” ujarnya.

Kegiatan diskusi ini dibuka oleh Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan dan dihadiri oleh stakeholder terkait.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved