Breaking News:

Serahkan 13.827 Sertifikat TORA, BPN Kalbar-Polda Bersinergi Usut Kasus Mafia Tanah

Apabila melakukan transaksi, cek betul buktinya apa sehingga tidak menimbulkan masalah ke depannya

Editor: Jamadin
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalbar, Ery Suwondo saat menyerahkan penghargaan kepada Tim Satgas Mafia Tanah Polda Kalbar di Hotel Golden Tulip Pontianak beberapa waktu lalu 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ery Suwondo, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Barat (Kalbar), Ery Suwondo, menegaskan komitmen pihaknya bersama memberantas kejahatan atau mafia di sektor pertanahan.

Hal itu disampaikannya jelang momentum Hari Agraria Tata Ruang Nasional (Hantaru) 2021 yang diperingati setiap tanggal 24 September.

“Mafia tanah ini kita sangat-sangat konsen untuk diberantas. Ini sudah arahan dari Presiden, dan menteri. Bahkan dari Pak Kapolri sendiri, tidak akan memberikan memberikan ruang hidup pada mafia tanah,” tegasnya saat ditemui Tribun, di kantor BPN Kalbar, Jl Sutan Syahrir, Kota Pontianak, Selasa 21 September 2021 kemarin.

“Kita sikat mafia-mafia tanah ini, yang sudah ada kasusnya kan sudah berjalan di Polda,” imbuhnya.

Dalam memberantas mafia tanah ditegaskan, pihaknya tentu tidak bisa bekerja sendiri. Maka dari itu, pihaknya sudah melakukan kesepahaman atau MoU bersama kepolisian untuk memberantas mafia tanah.

“Kita punya target, Polda punya target, kita juga melakukan MoU dengan kepolisian RI, sama-sama. Dari target-target itu kita tentunya ingin memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku kejahatan pertanahan,” tegasnya.

Tangani 1 Kasus Mafia Tanah di 2021, Polda Kalbar Bakal Optimalkan Satgas Anti Mafia Tanah

Yang sudah berjalan, dijelaskan, pihaknya mendukung kepolisian dalam memproses kejahatan di sektor pertanahan. “Polisi tentu di depan lebih dahulu melakukan penyidikan, kita mensupport data dari BPN, untuk membongkar adanya suatu kejahatan (pertanahan),” katanya.

“Polda tidak bekerja sendiri, dan BPN juga tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada sinergis dan kolaborasi, dari itulah kita bisa memberantas mafia tanah,” imbuhnya.

Namun demikian, ia menyebutkan tentu hal ini tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum.

Dikatakan, pemberantasan kejahatan di sektor pertanahan harus melalui kerjasama dari masyarakat. “Tentu diawali dengan aduan masyarakat, tanpa adanya aduan dari masyarakat mana mungkin kita tahu adanya mafia tanah ini,” katanya.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved