Breaking News:

BPSK Komitmen Fasilitasi Setiap Laporan Konsumen di Ketapang

Bisa juga melalui akun Facebook BPSK. Jadi, masyarakat yang ingin melaporkan atau sekedar berkonsultasi dapat langsung dilayani oleh pihaknya.

Penulis: Nur Imam Satria | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Istimewa
Foto bersama anggota BPSK Kalbar di Ketapang. Foto istimewa 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi Kalbar di Kabupaten Ketapang berkomitmen siap menerima dan memfasilitasi setiap laporan konsumen yang merasa dirugikan.

Saat diwawancarai, Ketua BPSK Ketapang Farmi Fitri, S. Psi meminta masyarakat Ketapang agar melaporkan jika ada keluhan yang dianggap merugikan masyarakat sebagai konsumen.

Karena pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan pada masyarakat, khususnya konsumen akhir yang menghadapi masalah dengan para pelaku usaha.

Farmi menjelaskan, BPSK Ketapang sendiri telah terbentuk sejak beberapa tahun lalu.

Polres Ketapang Kembali Gelar Vaksinasi Massal di Gedung Pelti Ketapang

Saat ini, di dalam formasi BPSK ada sembilan orang yang terdiri dari tiga unsur yakni dari pemerintahan tiga orang diantaranya Farmi Fitri, Suryansyah dan Nurmiati.

Selanjutnya dari unsur pelaku usaha diantaranya, Citra Eka Syandi, Hendra dan Erni Juliani. Sedangkan yang terkahir dari unsur konsumen ada Tis Ariani, Ismail dan Darius Ivo Elmoswat.

"Kami sebagai tempat memberikan solusi atas masalah yang dihadapi konsumen. Jadi, konsumen yang membuat laporan akan kami tindaklanjuti. Ada yang memang tidak bisa ditindaklanjuti, misalkan berkaitan dengan perbankan karena sudah ada OJK. Termasuk pemerintahan, karena itu sudah ada aturannya sendiri," kata Farmi, Jumat 24 September 2021.

Farmi melanjutkan, di BPSK sendiri ada tiga cara penyelesaian sengketa jika mendapat laporan keluhan dari konsumen yakni dengan cara Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrase.

Menurutnya, BPSK sedapat mungkin mengusahakan terciptanya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa, sebagai wujud solusi dari sengketa tersebut.

"Kita membrikan keleluasaan pelapor dan terlapor berdiskusi dalam penyelesaian masalah. Jadi sebelum ditindaklanjuti, masing-masing pihak kita panggil dan dimediasikan. Kita cari win-win solution. Namun tidak menutup kemungkinan jika tidak selesai di tingkat mediasi baru ke tahap selanjutnya," ungkapnya.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved