Breaking News:

Menkeu Terima DIM RUU HKPD, DPD Sampaikan Aspirasi Kepala Daerah Terkait PBB-P3

Prosesi ini dilaksanakan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR, Senin 20 September 2021 secara tertutup.

TRIBUN PONTIANAK / ISTIMEWA
Sukiryanto senator asal Kalbar, saat menyerahkan naskah masukan-masukan kepada Menkeu Sri Mulyani. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mewakili Pemerintah menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU HKPD) dari Komisi XI DPR dan Komite IV DPD.

Prosesi ini dilaksanakan dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR, Senin 20 September 2021 secara tertutup.

“Secara resmi kami serahkan DIM dari Komisi XI DPR RI dan dari DPD kepada Pemerintah. Untuk selanjutnya akan dibahas dalam panja yang akan datang,” ujar Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto.

Pemerintah bersama DPR masih melanjutkan pembahasan RUU HKPD sebagai bagian dari upaya pemerintah melakukan reformasi fiskal untuk mendukung reformasi struktural.

Menilik Harta Kekayaan Krisdayanti, Peringkat 3 Artis Terkaya Yang Jadi DPR RI, Eko Patrio Lewat!

Melalui RUU HKPD, pemerintah harapkan dapat mendorong peningkatan kualitas belanja daerah melalui sinergi dan sinkronisasi belanja pusat dan daerah agar seluruh sumber daya fiskal dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Kita perlu untuk terus mengevaluasi dan melakukan perbaikan pada tingkat proses dan hasilnya. Hal ini dilakukan melalui Pemerintah Daerah melakukan belanja daerah yang tidak berdiri sendiri, namun seharusnya juga bersinergi dan sinkron dengan apa yang ini dicapai secara nasional,” ujar Sri Mulyani.

Empat pilar utama yang menjadi landasan RUU HKPD yaitu satu di antaranya mengembangkan HKPD dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan transfer ke daerah dan pembiayaan utang daerah.

"Kemudian, harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan kualitas belanja daerah melalui penerapan kebijakan transfer ke daerah berbasis kinerja dan penguatan disiplin belanja daerah, serta pengembangan sistem pajak daerah dan retribusi daerah," pungkas Sri Mulyani.

Anggota DPR RI Dari Fraksi Partai Golkar Ditahan, Penyidik Endus Potensi Tersangka Lain

Sementara itu, DPD RI melalui Komite IV yang dipimpin oleh Sukiryanto senator asal Kalimantan Barat juga diberi kesempatan masukan-masukan kepada pemerintah terkait RUU tersebut.

“DPD RI yang memang merupakan presentasi dari daerah memiliki kepentingan yang besar dalam rancangan undang-undang ini agar hak-hak daerah tetap menjadi prioritas," ujarnya.

Dijelaskannya, ada beberapa poin perubahan terkait pengelolaan pajak seperti diserahkannya pajak kendaraan bermotor kepada pemerintah kabupaten kota dan kemudian ada pajak alat berat yang dipisahkan dari pajak kendaraan bermotor dan dikelola oleh pemerintah daerah.

“Dalam pembahasan rancangan ini juga kita coba masukan aspirasi dari banyak kepala daerah terkait PBB-P3 agar bisa dikelola oleh daerah," ujarnya.

Dalam rapat tersebut Sukiryanto juga menyampaikan beberapa pokok penting DIM RUU HKPD, diantaranya ialah Perhitungan dana bagi hasil harus berazaskan keadilan dan proporsional dengan prioritas daerah penghasil.

Bupati Erlina Hadiri Kegiatan Dengar Pendapat Bersama Komite I DPD RI

Kemudian, kata dia, pemerintah harus paling tidak mempertahankan jumlah DAU sebagaimana pada UU 33/2004 sebesar 26% atau bahkan bisa dikaji untuk bisa lebih terhadap pendapatan dalam negeri netto.

Selanjutnya ruang untuk daerah dalam pemanfaatan pinjaman daerah harus digunakan dalam rangka pembangunan infrastruktur produktif yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.

"Saya juga mengingatkan dampak dari sanksi pemotongan TKD akan berdampak langsung kepada masyarakat, untuk itu harus berhati-hati dalam mengatur ketentuan tersebut," pesannya. (*)

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Menkeu Sri Mulyani Terima Daftar Inventarisasi Masalah RUU HKPD

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved