Breaking News:

Bupati Sanggau Hadiri Rapat Paripurna DPRD Sanggau Dalam Rangka Pembahasan Raperda APBD Tahun 2021

Selanjutnya perubahan rencana target penerimaan daerah tersebut harus diikuti dengan penetapan kembali rencana belanja daerah.

Penulis: Hendri Chornelius | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Istimewa
Bupati Sanggau Paolus Hadi saat foto bersama pimpinan DPRD Sanggau dalam rapat paripurna di Aula Kantor DPRD Sanggau, Kalbar, Selasa 21 September 2021. Diskominfo Sanggau. IST. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - DPRD Sanggau menggelar rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan Ke-3 Tahun Sidang 2021 Dalam Rangka Pembahasan Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 di Aula Kantor DPRD Sanggau, Kalbar, Selasa 21 September 2021.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sanggau, Acam, didampingi Ketua DPRD Sanggau, Jumadi dan dari eksekutif dihadiri Bupati Sanggau, Paolus Hadi. Hadir juga Forkompimda Sanggau, Anggota DPRD Sanggau, Kepala OPD Sanggau dan pejabat lainya yang mengikuti rapat paripurna secara virtual.

Bupati Sanggau Paolus Hadi mengucapkan terima kasih kepada tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sanggau atas komitmen dan Kerjasama yang dilakukan mulai dari proses penyusunan perubahan KUA dan PPAS hingga tersusunnya Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 ini.

"Tahapan dan proses yang harus dilalui oleh pemerintah daerah dalam dalam rangka melakukan penyesuian terhadap target pendapatan dan rencana belanja daerah serta pembiayaan daerah. Perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah pada tahun berjalan harus disesuaikan dalam APBD untuk memastikan efektifitas pelaksanaan ketersedian anggaran hingga akhir tahun anggaran berkenaan,"katanya.

Warga Desa Tunggul Boyok Kabupaten Sanggau Ditemukan Meninggal Dunia Terbakar

Sejalan hal tersebut maka target pendapatan daerah pada APBD murni tahun anggaran berjalan harus ditetapkan kembali dengan melakukan evaluasi terhadap capaian realisasi pada semester pertama.

"Dan perkiraan tambahan penerimaan daerah sampai dengan akhir tahun anggaran terutama terkait dengan perubahan alokasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa,"jelasnya

Selanjutnya perubahan rencana target penerimaan daerah tersebut harus diikuti dengan penetapan kembali rencana belanja daerah. Perubahan belanja daerah terutama diupayakan melalui pergeseran anggaran.

"Sedangkan penambahan belanja dilakukan sebagai akibat dari perubahan regulasi dan mekanisme penganggaran dalam APBD serta pemenuhan kebutuhan belanja program dan kegiatan pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah,"ujarnya.

Selain itu hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sanggau tahun anggaran 2020 harus menjadi bahan evaluasi dan koreksi serta disesuaikan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2021 ini.

Ketua DPC PDI Perjuangan Sanggau itu juga berharap agar kiranya rancangan perubahan APBD yang telah kita susun ini mampu memaksimalkan penyelengaraan pembangunan di daerah.

PH sapaan akrabnya juga mengimbau kepada seluruh perangkat daerah terutama perangkat daerah yang mengelola dana alokasi khusus (DAK) Fisik agar memaksimalkan penyerapan anggaran dengan tetap mempedomani petunjuk teknis dari Kementrian serta peraturan tentang pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa. (*)

(Simak berita terbaru dari Sanggau)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved