Breaking News:

Siap Jalankan Aturan Baru PNS, Sekda : Cuma Perlu Sosialisasi Dulu Dengan PNS

"Pastinya aturan yang baru PNS, kita perlu sosialisasi, agar semua PNS paham dan tau aturan baru tersebut," ungkapnya.

Penulis: Sahirul Hakim | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Sahirul Hakim
Sekda Kapuas Hulu Mohd Zaini 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUASHULU - Menyikapi aturan baru PNS yang telah diteken oleh Presiden RI, Sekretaris Daerah Kapuas Hulu H Mohd Zaini menyatakan, kalau pihaknya di daerah otomatis mengikuti apa keputusan pemerintah pusat.

"Karena itu sudah merupakan aturan, maka harus kita laksanakan, cuma perlu kita lakukan sosialisasi dulu dengan para PNS, dan apalagi terkait dengan pasal 11 ayat (2) poin d. 4, dimana itu memang sangat berat," ujarnya kepada Tribun, Kamis 16 September 2021.

Terkait pembinaan PNS selama ini kata Zaini, berjalan dengan baik, sesuai dengan aturan yang berlaku terhadap PNS itu sendiri.

"Pastinya aturan yang baru PNS, kita perlu sosialisasi, agar semua PNS paham dan tau aturan baru tersebut," ungkapnya.

Seperti diketahui PP ASN tersebut diteken Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada 31 Agustus 2021 lalu. Dalam PP tersebut tertuang soal kewajiban dan menghindari larangan yang wajib ditaati PNS.

Kapuas Hulu Kondisi PPKM Level 2, Ini Pesan Bupati Fransiskus Diaan

Dimana pasal 3, PNS wajib, setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Kemudian, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.

Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap,perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PNS wajib, menghadiri dan mengucapkan sumpah/ janji PNS. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan atau golongan.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved