Plt Kepala Dinas di Kalimantan Terjaring OTT KPK, Ali FIkri Benarkan Adanya Operasi Senyap

KPK berjanji akan menjelaskan seluruh kontruksi perkara saat konferensi pers nanti.

WARTA KOTA/HENRY LOPULALAN
Pekerja KPK sedang melakukan penyemprotan desinfektan di tempat-tempat yang bisa menularkan virus Covid 19 di Loby KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat 28 Agustus 2020. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi senyap di Kalimantan.

Seorang kepala dinas pun disebut-sebut telah diamankan oleh lembaga anti rasuah tersebut.

Adalah Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan yang dikabarkan telah terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri sudah membenarkan adanya operasi senyap di Kalimantan Selatan pada Rabu 15 September 2021 pukul 20.00 WITA.

Sejumlah pihak yang dicokok diboyong KPK ke Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan.

"Sekitar jam 8 malam, tim KPK berhasil mengamankan beberapa pihak dalam kegiatan tangkap tangan," terang Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis 16 September 2021.

BIODATA Nurhali - Kepsek Masuk Daftar KPK dengan Harta Fantastis, Melebihi Kekayaan Presiden Jokowi

Ali belum bisa memerinci lebih lanjut tindak pidana rasuah yang terjadi di sana.

Mereka semua sedang diinterogasi oleh penyidik saat ini.

Juru bicara bidang penindakan ini meminta masyarakat bersabar.

KPK berjanji akan menjelaskan seluruh kontruksi perkara saat konferensi pers nanti.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan tersangka dalam kasus ini.

"Perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut," ujar Ali.

Sementara itu Pantauan Banjarmasinpost.co.id dikutip dari Tribunnews,com, ruang kerja Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Pengairan miliki saat ini dalam kondisi terkunci dan juga terpasang garis KPK.

Kekayaan 5 Pembantu Presiden Jokowi Meningkat Berdasarkan LHKPN KPK, Berikut Daftarnya!

Garis pembatas KPK berwarna merah terpasang menyilang di depan pintu ruang kerja Plt Kepala Dinas PU HSU.

Di bagian kunci dan pegangan pintu juga ditempel stiker yang bertuliskan dalam pengawasan KPK sebagai peringatan siapa pun tidak diperkenankan melewati batas tersebut.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved