Breaking News:

Pemkab Landak Siap Melaksanakan PP 94 Terkait Disiplin PNS yang Sudah Ditandatangani Jokowi 

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Landak siap mendukung dan siap menerapkan untuk para PNS dan ASN yang ada di wilayah Pemerintahan Kabupaten Landak.

Penulis: Alfon Pardosi | Editor: Hamdan Darsani
NET/Google
Ilustrasi PNS. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Terkait Penegakan PP 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan ASN yang baru ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi.

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Landak siap mendukung dan siap menerapkan untuk para PNS dan ASN yang ada di wilayah Pemerintahan Kabupaten Landak. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Landak Marsianus Msi.

"Sejak diumumkan kita sudah tau, ini adalah pengganti PP 53 tahun 2010 menjadi PP 94 tahun 2021. Tentu nanti akan ditindaklanjuti," ujar Marsianus kepada Tribun pada Kamis 16 September 2021.

Tim Puskesmas dan Babinsa Kecamatan Menjalin Kabupaten Landak Cek Keberadaan Warga Positif Covid-19

Dalam menindaklanjuti itu tentunya nanti akan membuat Peraturan Bupati (Perbup), karena ini ketentuan dan prosedur tetap.

Walau pun belum ada, tapi yang sudah ada saat ini adalah turun PP 53 tahun 2010. "Meski sekarang sudah berubah, kita akan sesuaikan sebagai peraturan untuk PP yang baru dan telah dikeluarkan," katanya.

Maka dari itu, sudah barang tentu mesti siap menjalani dan mematuhinya.

"Bagi PNS dan ASN, harus siap menjalani dan tidak ada istilah tidak siap, karena memang ketentuanya harus dipatuhi," jelas Marsianus.

Disinggung apakah aturan tersebut dapat memberatkan para PNS dan ASN, menurutnya tentu tidak.

"Saya kira tidak, poinnya tidak jauh beda dengan PP sebelumnya. Karena selama ini juga sudah dijalani dan dipatuhi," ungkapnya.

Sebagai contoh, meski sebelumnya dalam PP 53 secara kumulatif selama 46 hari bolos masuk kantor bisa diberhentikan. Kemudian PP 94 saat ini 10 hari bolos masuk kantor bisa diberhentikan.

Masih akan bisa tetap dilaksanakan perubahan aturan tersebut.

"Memang untuk tahun ini ada satu ASN yang diberhentikan, yakni dari Sat Pol PP. Disebakan karena indisipliner bolos masuk kerja," terang Marsianus.

Meski saat ini untuk absensi sebagian besar masih manual, tetapi bukan berarti kedisiplinan berkurang. Bahkan direncanakan tahun depan akan dibuat absensi sistem elektronik.

"Sudah dirancang untuk tahun depan sistem elektronik. Karena nanti akan ada juga tunjangan atau penghargaan bagi para PNS atau ASN yang benar-benar bekerja dengan baik," pungkasnya. (*)

Update Informasi Seputar Kabupaten landak

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved