Breaking News:

Hoaks Megawati Dikabarkan Meninggal, Pengurus PDI Perjuangan Se Kalbar Buat Laporan Polisi

"Laporan hari ini serentak seluruh struktur partai PDIP se-Kalbar. Semua kabupaten buat laporan yang sama terkait laporan hoaks ini,"katanya

Penulis: Ferryanto | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Istimewa
Sejumlah Pengurus DPD PDI Perjuangan Kalbar yang membuat laporan ke Ditreskrimsus Polda Kalbar, Rabu 15 September 2021. Istimewa. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pengurus dari DPD PDI Perjuangan Kalimantan Barat bersama seluruh anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalbar dan Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PDI Perjuangan Kalbar melaporkan akun penyebar berita bohong yang menyatakan Megawati Soekarnoputri wafat ke Polda Kalimantan Barat

Dipimpinan langsung oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalbar Minsen, DPD PDI Perjuangan membuat laporan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Barat, Rabu 15 September 2021.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kalbar Minsen menyampaikan, adanya penyebaran informasi bohong yang menyampaikan bahwa Ketua Umum PDI P Megawati Soekarnoputri meninggal dan sakit keras melukai hati para kader dan masyarakat.

"Kami bersama DPD dan seluruh anggota fraksi hari ini melaporkan adanya berita, baik di medsos atau cetak tentang adanya statement atau pemberitaan yang mengatakan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Prof. Dr. Hj. Megawati meninggal dan ada yang bilang sakit keras,"ujarnya.

Diisukan Sakit, Megawati: Alhamdulillah Saya Sehat Walafiat

Atas berita bohong itu, pihaknya mengaku sangat keberatan, karena sudah membuat resah kader PDI Perjuangan.

"Kami kader PDI perjuangan sangat keberatan dengan berita tersebut. Itu berita bohong dan dampaknya sangat luar biasa bagi kader PDI Perjuangan dan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Kami tidak mau ini menimbulkan gejolak sosial yang berkelanjutan," ungkapnya.

Kemudian, Sekretaris Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PDI Perjuangan Kalbar Glorio Sanen menyatakan bahwa pihaknya secara resmi melaporkan empat akun penyebar kabar bohong soal Ketua Umum PDI Perjuangan. Selain itu, ada pula sebuah video di kanal YouTube yang sudah diunduh yang turut dilaporkan pada kesempatan tersebut.

"Hari ini yang melapor secara resmi adalah Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalbar. Berdasarkan temuan barang bukti yang kami lampirkan dalam pengaduan dan laporan ini, setidaknya kami sudah menemukan empat akun yang dilaporkan. Kemudian ada juga video di kanal YouTube yang telah kami unduh akan tetapi kami kehilangan akun yang menguploadnya," bebernya.

Setelah laporan ini dibuat, lanjut Sanen, tidak menutup kemungkinan jumlah akun penyebar berita hoaks terkait Megawati ini bakal bertambah karena pihaknya telah meminta Tim Siber Polda Kalbar untuk menelusuri keberadaan akun yang turut menyebarkan berita serupa.

Oleh sebab itu, diharapnya aparat kepolisian dapat mengusut tuntas kasus ini karena telah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

"Ibu Megawati Soekarnoputri ini selain sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan juga sebagai Presiden Republik Indonesia kelima. Tentunya presiden sebagai simbol kepala negara dan kepala pemerintahan harus kita hormati dan kita jaga wibawanya. Berita ini telah membuat kegelisahan dan kegaduhan di tengah masyarakat. Makanya, kami juga meminta Polda Kalbar untuk dapat juga menemukan akun-akun yang mungkin ada dengan kasus serupa. Kami tidak mengetahui posisi akun ini di mana. Kami memberikan mandat kepada Polda Kalbar untuk menemukan akun-akun lain selain yang kami laporkan,"tutupnya.

Kemudian, Wakil Sekretaris Internal DPD PDI Perjuangan Kalbar Malin menyampaikan pelaporan ini bukan hanya dilakukan di Polda Kalbar, namun seluruh pengurus partai PDIP Sekalbar membuat laporan serupa di Polres - Polres jajaran.

"Laporan hari ini serentak seluruh struktur partai PDIP se-Kalbar. Semua kabupaten buat laporan yang sama terkait laporan hoaks ini,"katanya

"Artinya bukan DPD saja yang melapor, termasuk di kabupaten kota di Kalbar, seperti Sanggau, Sintang, Melawi, dan seterusnya. Kita (DPD) di Polda, sementara DPC di Polres,"imbuhnya. (*)

(Simak berita terbaru dari Pontianak)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved