Breaking News:

Presiden Jokowi Teken Aturan Baru untuk PNS: Wajib Laporkan Harta Kekayaan

Kemudian dalam PP no 94 tentang PNS, juga diatur hukuman bagi pejabat yang tidak melaporkan harta kekayaannya.

Editor: Nasaruddin
TRIBUNNEWS
ILUSTRASI - Formulir laporan harta kekayaan. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Seluruh Aparatur Sipil Negara atau PNS di Indonesia wajib melaporkan harta kekayaan.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditanda tangani Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketentuan soal kewajiban melaporkan harta kekayaan tercantum dalam Pasal 4 huruf e yang berbunyi “Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kemudian dalam PP no 94 tentang PNS, juga diatur hukuman bagi pejabat yang tidak melaporkan harta kekayaannya.

Tingkat hukuman disiplin terdiri atas, hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, atau hukuman disiplin berat.

Kekayaan 5 Pembantu Presiden Jokowi Meningkat Berdasarkan LHKPN KPK, Berikut Daftarnya!

Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud di antaranya teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis.

Kemudian jenis hukuman disiplin sedang antara lain pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan hingga 12 (dua belas) bulan.

Jika mengacu aturan dalam PP baru ini, hukuman sedang diberikan bagi PNS dengan jabatan fungsional yang tidak melaporkan harta kekayaan.

Sementara, bagi PNS lain yang menduduki jabatan dan diwajibkan melaporkan harta kekayaan tetapi tidak melaporkan, maka bisa mendapat hukuman disiplin berat.

Hukuman disiplin berat tersebut berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved