Breaking News:

Aturan Disiplin PNS Terbaru September 2021, Berpolitik dan Bolos Kerja Dipecat atau Dipotong Gaji

PNS yang tak masuk kerja dan terbukti terlibat politik praktis dapat dikenai sanksi pemberhentian hingga pemutungan gaji.

Penulis: Rizky Zulham | Editor: Rizky Zulham
NET/Google
Ilustrasi PNS. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Presiden Joko Widodo menerbitkan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Nantinya, PNS yang tak masuk kerja dan terbukti terlibat politik praktis dapat dikenai sanksi pemberhentian hingga pemutungan gaji.

Dalam PP tersebut juga mengatur hukuman bagi pelanggaran sedang.

Pelanggaran sedang hanya akan diberi sanksi pemotongan tunjangan.

Adapun hukuman bagi pelanggaran ringan berupa sanksi teguran lisan atau tertulis.

Info Subsidi Gaji Guru Honorer Cair September Viral Facebook, Simak Pernyataan Kemendikbud Soal BSU

Pada prinsipnya, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggantikan aturan disiplin PNS dalam PP Nomor 53 tahun 2010.

PP Tersebut ditandatangani Jokowi pada 31 Agustus 2021.

Dalam pasal 11 ayat (2) huruf d angka 3 PP Nomor 94 Tahun 2021 berbunyi:

Sanksi Berat

- Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved