Breaking News:

Fraksi Gerindra Harap APBD Perubahan Bisa Lebih Terukur

Pada paripurna kali ini, DPRD Kabupaten mengagendakan pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Sambas berkenaan dengan tiga buah Raperda tersebu

Penulis: M Wawan Gunawan | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Juru bicara Fraksi Partai Gerindra H Asmuli H Sundang Rapat Paripurna pembahasan tiga buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Perubahan dan Raperda pembentukan Desa Arga Pura serta Perda Desa Sapak Hulu Trans, Kecamatan Subah, Senin 13 September 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas, menggelar Rapat Paripurna pembahasan tiga buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Perubahan dan Raperda pembentukan Desa Arga Pura serta Perda Desa Sapak Hulu Trans, Kecamatan Subah.

Pada paripurna kali ini, DPRD Kabupaten mengagendakan pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Sambas berkenaan dengan tiga buah Raperda tersebut.

Pada kesempatan itu, juru bicara Fraksi Partai Gerindra H Asmuli H Sundang mengatakan jika rencana kerja Pemda di APBD perubahan ini nantinya mesti lebih jelas terukur.

"Program dan target yang direncanakan pada APBD perubahan ini mesti di tingkatkan. Kami dari fraksi Gerindra ingin memberikan apresiasi kepada Pemda atas usulan ini, karena berdasarkan formulasi yang tepat nantinya diharapkan bisa dapat terlaksana berdasarkan pidato pengantar Bupati," katanya, Senin 13 September 2021.

Sambil Bersepeda, Bupati Sambas Serap Aspirasi Masyarakat dan Pedagang

Diungkapkan oleh H Asmuli, penyesuaian APBD perubahan ini salah satunya karena dampak dari pandemi Covid-19.

"Salah satu penyebab menurunnya anggaran APBD Sambas adalah karena pandemi Covid-19 masih berlangsung," katanya.

Karenanya kata dia, pada penyusunan anggaran perubahan ini dia berharap agar bisa mengakomodir program-program lainnya yang dirasakan perlu oleh pemerintah daerah dan penting untuk masyarakat Kabupaten Sambas.

"Dengan demikian sehingga diharapkan bisa mengakomodir program-program yang belum terlaksana, sehingga bisa mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat," katanya.

"Selain itu, lemahnya serapan anggaran juga mesti di perhatikan Pemda agar tidak mengganggunya berlangsungnya kegiatan, sehingga menjadi Silpa," tutupnya. (*)

Update Informasi Seputar Kabupaten Sambas

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved