Breaking News:

Polsek Muara Pawan Ingatkan Warga untuk Tidak Membuka Hutan dan Lahan dengan Cara Membakar

timbulnya asap yang sangat berdampak buruk bagi kondisi alam dan berdampak kepada kesehatan manusia.

Editor: Jamadin
Dok. Polsek Muara Pawan
Personel Polsek Muara Pawan Polres Ketapang tempelkan imbauan larangan karhutla, Sabtu 11 September 2021 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan terus gencar dilakukan Polsek Muara Pawan Polres Ketapang di tengah-tengah masyarakat.

Seperti yang terlihat pada pagi hari ini, Aipda Hadi, anggota Polsek Muara Pawan Polres Ketapang melaksanakan himbauan karhutla kepada warga desa sungai awan kiri kecamatan muara pawan, Sabtu 11 September 2021, pukul 09.00 WIB.

Dalam penyampaiannya, Aipda hadi menjelaskan pentingnya menjaga hutan dan lahan dari kebakaran melalui membuka hutan dan lahan dengan tidak membakar.

Karena menurut Hadi, efek dari membuka hutan dan lahan dengan membakar adalah timbulnya asap yang sangat berdampak buruk bagi kondisi alam dan berdampak kepada kesehatan manusia.

" Jika semua warga sadar dan waspada selalu, maka bencana kabut asap pekat dapat kita cegah agar jangan berulang kembali. Cukup dengan mempraktekkan cara membuka lahan dan berladang dengan tidak membakar," ujar Aipda Rachman Hadi.

Personel Polsek Batang Lupar dan Koramil Batang Lupar Bersinergi Padamkan Api Karhutla

Ditempat terpisah, Kapolsek Muara Pawan Ipda Bagus Tri Baskoro SH MSi mengingatkan bahwa konsekwensi terhadap pembakaran hutan dan lahan dengan sengaja dapat dikenai perundang-undangan yang menyatakan secara tegas mengenai pelanggaran pembukaan lahan dengan cara membakar. Ketentuan tersebut tercantum dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang (UU) No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan UU 39/2014 tentang Perkebunan.

"Dalam UU Kehutanan menyatakan pembakaran hutan merupakan pelanggaran hukum yang diancam dengan sanksi pidana dan denda. Pasal 78 Ayat 3 UU 41/1999 menerangkan pembakaran hutan dengan sengaja maka dikenakan pidana paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar. Sedangkan pada Ayat 4 pasal tersebut menyatakan pelanggar karena kelalaiannya diancam pidana 15 tahun dengan denda paling banyak Rp 1,5 miliar," ujar Kapolsek Ipda Bagus Tri Baskoro.

“ Tentunya kami tidak mengharapkan adanya warga masyarakat yang terlibat dalam kasus karhutla, harapan kami warga dengan sadar untuk bersama menjaga karhutla tanpa harus dikenai sanksi pidana,” terang Bagus Tri Baskoro.

[Update Berita Polda Kalbar]

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved