Breaking News:

Sejak Tahun 2021 Polres Sekadau Sudah Tangani 8 Kasus Peti

Terlebih saat ini banyak pekerja peti yang terus melakukan penambangan secara tersembunyi. Sehingga menyulitkan untuk dilakukan penertiban.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Istimewa
Kapolres Sekadau AKBP K Tri Panungko. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Kasus pertambangan emas tanpa izin (Peti) telah menyita perhatian publik di Kabupaten Sekadau sejak beberapa tahun terakhir akibat dampak negatif yang ditimbulkannya. Polres Sekadau sebut sejak awal tahun 2021 sudah tangani 8 kasus Peti, Jumat 10 September 2021.

Kapolres Sekadau, AKBP K Tri Panungko menjelaskan dalam penanganan berbagai kasus kejahatan dan pelanggaran. Polres Sekadau terus bergerak dan memastikan tidak ada tindak pidana yang diabaikan. hal itu sebagai jawaban atas keluhan masyarakat selama ini.

Begitupula dengan kasus maraknya aktivitas pertambangan emas tanpa izin (Peti) di Kabupaten Sekadau, Kalbar. Khusus di tahun 2021, sudah 8 kasus yang ditangani oleh Polres Sekadau.

Dengan kasus kedelapan yakni yang terjadi di desa Landau Apin, Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau, pada 9 Agustus 2021. Polres Sekadau berhasil mengamankan tiga orang tersangka masing-masing berinisial AA (37), HN (24), dan MH (18).

Buntut Pengrusakan Kantor Camat Nanga Mahap, Polres Sekadau Tetapkan 2 Tersangka

Kapolres menjelaskan ketiga tersangka diamankan karena melakukan kegiatan penambangan emas yang berada di Dusun lando Apin Desa rantau Apin dengan cara menyedot pasir di dalam tanah.

Atas perbuatannya ketiga tersangka disangkakan dengan pasal 158 undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

Penanganan 8 kasus tersebut disampaikan Kapolres sebagai jawaban atas keluhan masyarakat. Karena selama ini masih maraknya penambangan emas tanpa izin.

Kapolres menegaskan, dalam kasus Peti sejatinya tidak bisa hanya mengandalkan pihak kepolisian. Tetapi dukungan dan upaya semua pihak juga dibutuhkan. Terkhusus pemerintah daerah dalam memberikan solusi lain bagi para pekerja peti agar dapat memenuhi kebutuhan hidup tanpa harus melakukan penambangan ilegal.

Terlebih saat ini banyak pekerja peti yang terus melakukan penambangan secara tersembunyi. Sehingga menyulitkan untuk dilakukan penertiban. (*)

(Simak berita terbaru dari Sekadau)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved