Breaking News:

Epidemiolog Poltekkes Pontianak Nilai Pemerintah Perlu Waspadai Potensi Penularan COVID-19 Varian MU

Menurut WHO, mutasi varian Mu mengindikasikan kebal terhadap vaksin. Varian ini pertama kali terdeteksi di Kolombia pada awal tahun lalu dan kini suda

Penulis: Muhammad Rokib | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUN PONTIANAK/Muhammad Rokib
Ketua Tim Pengkajian ilmiah Poltekkes Kemenkes Pontianak, Dr. Malik Saepudin, SKM, M. Kes saat di wawancara wartawan Tribun di Poltekkes Kemenkes Pontianak, Kalbar, Rabu (15/4/2020). 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ahli Epidemiologi sekaligus ketua tim kajian ilmiah Covid-19 Poltekkes Kemenkes Pontianak dan Ketua Muhmamadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) Kalimantan Barat, Dr. Malik Saepudin SKM,M.Kes menyampaikan, bahwa upaya pengawasan pintu masuk yang sedang dilakukan oleh pemerintah provinsi Kalbar saat ini patut diapresiasi.

Menurutnya, memang hal inilah yang seharusnya dilakukan untuk mengatisipasi kasus import virus corona varian baru Mu. Lebih lanjut ia menjelaskan tentang Varian baru Mu yang nama ilmiahnya adalah B.1.621. 

Menurut WHO, mutasi varian Mu mengindikasikan kebal terhadap vaksin. Varian ini pertama kali terdeteksi di Kolombia pada awal tahun lalu dan kini sudah menyebar ke 40 negara. Varian ini sudah menyebar hingga ke Amerika Serikat, beberapa bagian Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Jepang.

Kehadiran Mu menjadi perhatian setelah WHO mengumumkan bahwa mereka sedang terus memantau varian baru virus corona tersebut. WHO memasukkan varian Mu ke dalam kategori Variant of Interest (VOI).

Epidemiolog Poltekkes Pontianak Nilai Pemerintah Harus Terus Tingkatkan Capaian Vaksinasi COVID-19

Para ahli sepakat menyatakan penduduk tidak perlu khawatir dengan varian Mu karena tidak seperti varian Delta. Sebab infeksi varian ini hanya menyumbang sebagian kecil dari seluruh kasus global.

Namun demikian ada rasa khawatir apabila tidak dilakukan upaya antisipatif, karena jika kasus import tersebut, sudah transmisi menjadi kasus lokal, akibat kelengahan dalam pengawasan mobilitas manusia dari wilayah terjangkit, maka sngat sulit dalan penanganannya. 

(Update Informasi Seputar Kota Pontianak)

Oleh karenanya, langkah Pemprov Kalbar sangatlah tepat melakukan apa yang harus dilajukan sesuai UU karangtina no. 6 tahun 2018 dan sudah mengantisipasi dengan beberapa kebijakan yang dituangakan dalam beberapa prodak hukum yakni sekitar 23 peraturan, salah satunya adalah peraturan Gubernur khususnya terkait dengan mobilitas penduduk dan pemantauan ketat pintu perbatasan.

Upaya ini perlu dilakukan sejak dini di bagian hulu adalah hal yang sangat tepat, agar tidak terulang lagi terplosak untuk kedua kalinya pada masalah yang sama yaitu ketika keteelambatan mendeteksi masukanya varian delta di provinsi Kalbar pada bulan Mei-Juni yang lalu dengan kasus dan kematian covid-19 cukup tinggi di Kalbar, diperkirakan dibawa oleh para pelancong lokal dari Jakarta dan sekitar pulau Jawa yang terjangkit varian Delta.

Sangat disayangkan sebagian pelancong diketahui membawa dokumen PCR bodong alias palsu dari oknum yang tidak bertanggung jawab dan tidak ada pemberlakuan syarat dukumen hasil test PCR untuk tranpsortasi laut dari Pulau Jawa.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved