Breaking News:

Tingkatkan Layanan Publik, Pemkab Ketapang akan Bangun Mall Pelayanan Publik

Rapat tersebut juga dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kadis PU dan Tata Ruang, Kadis Penanaman Modal dan PTSP, Kadis Pariwisata

Penulis: Nur Imam Satria | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang Alexander Wilyo saat memimpin rapat pembangunan Mall Pelayanan Publik di Ketapang. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Pemerintah Kabupaten Ketapang berencana akan membangun Mall Pelayanan Publik (MPP). Wacana tersebut dimatangkan dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Ketapang Alexander Wilyo pada Jumat 3 September 2021.

Rapat tersebut juga dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kadis PU dan Tata Ruang, Kadis Penanaman Modal dan PTSP, Kadis Pariwisata dan Kebudayaan, Kabag Ekbang dan staf terkait lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Sekda Kabupaten Ketapang Alexander Wilyo mengatakan, MPP ini dibangun bertujuan untuk menyatukan seluruh pelayanan publik, baik pemerintah daerah maupun instansi vertikal.

Sertifikat Vaksin Belum Jadi Syarat Wajib Bagi Pengunjung Citimall Ketapang

Dengan demikian diharapkan dapat menyederhanakan, mendekatkan pelayanan, memberikan kemudahan, kecepatan keterjangkauan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

Alex sapaanya menegaskan, rencana pengadaan MPP tersebut berlokasi di Museum Ketapang yang nantinya akan dikelola Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

"Letak museum kurang cocok berada di tengah-tengah pasar atau keramaian. Oleh karena itu, tempat itu akan dimanfaatkan untuk Mall Pelayanan Publik," ujarnya.

Alex juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah ingin menyatukan seluruh pelayanan publik, tidak hanya milik pemerintah daerah, tetapi termasuk juga instansi vertikal lainnya.

"Tahun 2021 ini kita harus menyiapkan rencana fisik dan harus sudah selesai tahun ini sebelum perubahan," ungkapnya.

Untuk pembangunan fisik, Alex menunjuk Dinas PU karena memiliki banyak tenaga perencana dan pelaksana.

Selain itu, ia juga menugaskan BPKAD Ketapang untuk mengawal penganggaran pada tahun 2022 yang akan disesuaikan dengan anggaran yang ada.

"Untuk anggaran kita upayakan menggunakan dana selain DAU (Dana Alokasi Umum), seperti Dana Bagi Hasil (DBH) atau Dana Insentif Daerah (DID)," jelasnya.

Mencuri Laptop, Dua Pemuda Ditangkap Personel Polres Ketapang

Selain itu, menurutnya, pembiayaan dan penganggaran harus dilakukan secara profesional dan fleksibel.

Lebih lanjut, Mall Pelayanan Publik nantinya akan dilengkapi dengan fasilitas publik, ruang terbuka hijau, dan akan menyajikan seluruh kerajinan lokal termasuk kuliner daerah.

"Semoga apa yang direncanakan dapat terealisasikan untuk meningkatkan citra Pemda di masyarakat menjadi lebih baik dan akan memperbaiki Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik di Kabupaten Ketapang," pungkasnya. (*)

(Update Informasi Seputar Smart Ketapang)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved