Breaking News:

Kepala BNPB Ditagih Utang Rp 1,3 Triliun, 'Saya Bingung Kenapa Bisa Terjadi Hal-hal Seperti Ini'

"Perlu saya jelaskan, kegiatan yang berhutang itu kegiatan penanggulangan bencana yang sudah dikerjakan dan belum sempat dialokasikan oleh Kementerian

Penulis: Nasaruddin | Editor: Nasaruddin
Youtube DPR RI
Kepala BNPB Letjen Ganip Warsito 

Karena apabila dibiarkan dikhawatirkan akan menganggu kinerja dari BNPB itu sendiri.

“Pihak ketiganya itu siapa, kenapa sampai sekarang utang segitu besar masih belum ditagih? Seharusnya BNPB tuntaskan saja utangnya dulu jangan malah meminta tambahan anggaran yang cukup besar untuk konvensi bencana” papar Wulan.

Pertanyaan serupa dilontarkan anggota Komisi VIII DPR RI lainnya, Rudi Hartono Bangun.

Dirinya bahkan mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit utang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang nilainya mencapai Rp1,45 triliun pada vendor atau pihak ketiga.

“Masalah utang BNPB pada pihak vendor atau pihak ketiga itu, sesungguhnya untuk jenis pekerjaan apa sampai Rp1,45 triliun?," katanya.

"Dan pihak ketiga itu siapa? Harus jelas pihak ketiganya siapa,” kata Rudi di laman resmi DPR.

Dirinya  meminta kejelasan utang ini perlu dikemukakan secara terbuka ke publik sebab untuk membayar utang Rp1,45 triliun itu adalah uang rakyat Indonesia.

“Kalau hanya cuma menyiram air dengan heli (untuk pemadaman karhutla), kenapa bisa biayanya membengkak sampai Rp1 triliun?," katanya.

"Coba tanyakan sama Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN), berapa sih harga heli 1 unit? Kalau dengan uang Rp1,5 triliun saya taksir bisa beli 30 unit heli,” kritisi Rudi.

Terkait utang ini, Rudi menilai Kepala BNPB yang lama juga harus bertanggungjawab, dalam hal prosedur tender dan lelang pekerjaan tersebut, sehingga BNPB belum bisa membayar.

Ia menduga seperti ada permainan dalam pekerjaan penanganan karhutla.

Diduga ada mark up sehingga nilai pekerjaannya bisa melesat Rp1,45 triliun.

Rudi meminta BPK dan BPKP harus teliti mengaudit pekerjaan penyiraman air dengan heli untuk penanganan karhutla tersebut, termasuk lokasi dan titiknya harus jelas.

Pasalnya bisa saja fiktif dan gambarmya yang itu itu saja buat laporan untuk penagihan pekerjaan ini, sehingga jumlahnya mencapai Rp1,5 triliun.

“Jika hal-hal semacam ini setiap lembaga melakukan, saya melihat uang APBN akan banyak yang bocor dan tidak ada manfaat yang dirasakan rakyat,” pungkas wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatra Utara III ini.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved