Breaking News:

Dinas Perikanan Kapuas Hulu Dorong Masyarakat Kelola Fasilitas Tempat Pelelangan Ikan Sesuai Aturan

Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Triwati menyatakan, dorongan tersebut kalau pihaknya  telah mensosialisasikan pelayanan publik dinas

Penulis: Sahirul Hakim | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Sosialisasi pelayanan publik dinas perikanan, dan mengetahui serta memahami dasar-dasar penyelenggaraan atau pengelolaan TPI di Kecamatan Jongkong, dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu, waktu lalu. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu terus mendorong masyarakat bagaimana terus memahami dasar-dasar penyelenggaraan atau pengelolaan  pelayanan fasilitas bongkar muat ikan di tempat pelelangan ikan (TPI).

Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu Triwati menyatakan, dorongan tersebut kalau pihaknya  telah mensosialisasikan pelayanan publik dinas perikanan, dan mengetahui serta memahami dasar-dasar penyelenggaraan atau pengelolaan TPI di Kecamatan Jongkong.

"Jadi dasar hukum penyelenggaraan pelayanan publik,  jenis pelayanan publik seputar penyelenggaraan dan pengelolaan  pelayanan fasilitas  bongkar muat ikan TPI Jongkong," ujarnya kepada wartawan, Rabu 25 Agustus 2021.

Dinkes Kapuas Hulu Imbau Masyarakat Perhatikan Asupan Gizi Bagi Ibu Hamil dan Bayi

Dijelaskannya, dasar pelaksanaan pelayanan publik pada Dinas Perikanan berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan,

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.12 /Men/2007  tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan serta Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No 17 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Pasal 2 dan Pasal 8).

"Jenis-Jenis pelayanan publik tersebut antara lain Pelayanan Pemberian Surat Pembudidayaan Ikan (SBI) (Bidang Perikanan Budidaya), Rekomendasi Pemberian Surat  Izin Usaha Perikanan (SIUP) (Bidang KTPI/Bid. Budidaya), Pelayanan Penjualan Benih Ikan (UPT BI Kelansin) dan Pelayanan Fasilitas Bongkar Muat Ikan di TPI (Bidang KTPI)," ucapnya.

Triwati menuturkan bangunan TPI Jongkong adalah aset Pemerintah Pusat (KKP RI) yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga yang bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan, pengelolaan  dan pemeliharaan atau perawatannya adalah Dinas Perikanan.

"Marilah kita sama-sama komitmen untuk melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan pelayanan fasilitas bongkar muat ikan TPI Jongkong, dengan sebaik mungkin sesuai dengan aturan yang berlaku dibuatkan oleh pemerintah," ungkapnya. (*)

(Update Informasi Seputar Kabupaten Kapuas Hulu)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved