Bupati Sanggau Buka Rapat Koordinasi Kabupaten Kota/Tanggap Ancaman Narkoba

Kapala BNN Kabupaten Sanggau, Rudolf Manimbun menyampaikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota memiliki peran penting dan strategis dalam mengatasi

Penulis: Hendri Chornelius | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Bupati Sanggau Paolus Hadi saat foto bersama pejabat lainya usai membuka kegiatan Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Ruang Musyawarah Lantai 1 Kantor Bupati Sanggau, Kalbar, Selasa 24 Agustus 2021 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Bupati Sanggau Paolus Hadi membuka kegiatan Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba di Ruang Musyawarah Lantai 1 Kantor Bupati Sanggau, Kalbar, Selasa 24 Agustus 2021.

Hadir pada kesempatan itu Kapolres Sanggau AKBP Ade Kuncoro Ridwan, Kepala BNN Kabupaten Sanggau Rudolf Manimbun, Kasdim 1204/Sanggau Mayor CZI Budi Rahardi dan Kepala OPD Sanggau.

Kapala BNN Kabupaten Sanggau, Rudolf Manimbun menyampaikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota memiliki peran penting dan strategis dalam mengatasi masalah penyalahgunaan Narkoba sebagai fasilitator antar pemangku kepentingan, Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan memiliki pemahaman yang sama dalam pelaksanaan kebijakan Kabupaten/Kota tanggap ancaman Narkoba.

Itwasum Polri Kunjungan ke Polres Sanggau, Audit Kinerja Tahap II

"Adapun dasar pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan Undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Instruksi Presiden No 2 tahun 2020 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tahun 2020-2024," ujarnya.

Kemudian, Peraturan menteri dalam negeri nomor 12 tahun 2019 tentang fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

Bupati Sanggau Paolus Hadi menyampaikan bahwa hasil survei Prevelensi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan BNN dan LIPI tentang survei Nasional penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi tahun 2019 , Diketahui bahwa angka prevelensi penyalahgunaan Narkoba di Indonesia telah mencapai 1,8 persen atau sekitar 3,4 juta orang penduduk Indonesia pada rentang usia 15 - 64 tahun. 

"Kerugian terbesar dari penyalahgunaan Narkoba adalah pelemahan karakter individu yang menyebabkan melemahnya ketahanan masyarakat sebagai awal dari kehancuran bangsa,"tuturnya.

Ketua DPC PDI Perjuangan Sanggau itu menjelaskan, Sensus Kependudukan yang dilakukan oleh BPS tahun 2020 bahwa mayoritas (56,7 persen) penduduk di Indonesia tinggal di wilayah perkotaan.

"Hasil survei BNN dan LIPI (2019) juga mengindikasikan bahwa maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dalam setahun terakhir lebih banyak dilakukan di Kota (63,9 persen atau 2.184.553 orang),"ujarnya.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus tanggap ancaman bahaya narkoba dengan melakukan kebijakan kota tanggap ancaman bahaya Narkoba (KOTAN). 

Pemuda Katolik Komcab Sanggau Salurkan Bantuan untuk Penyandang Disabilitas

"Untuk mencapai Kabupaten/Kota tanggap ancaman Narkoba diperlukan komitmen yang kuat dari para pemangku kepentingan. Komitmen tersebut dimulai dari penyusunan fakta integritas, penertiban surat edaran dan pembuatan peraturan oleh para pemangku kepentingan di lingkungan masing-masing,"tegas PH sapaan akrabnya.

Setiap OPD dan instansi memetakan permasalahan Narkoba yang ada di Kabupaten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Masing-masing berdasarkan lima variabel yang tersedia.

"Kemudian penyusunan rencana aksi berdasarkan pemetaan identifikasi permasalahan Narkoba, Maka setiap OPD dan Instansi menyusun rencana aksi yang diimplementasikan ke dalam bentuk aktivitas," pungkasnya. (*)

(Update Informasi Seputar Kabupaten Sanggau)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved