Audiensi di DPRD, Pj Sekda Sebut Alasan Kenapa Tukin Para Dokter Tidak Dibayarkan

Kenapa tidak dibayarkan dari Januari, karena tidak ada legal standing untuk menganggarkan dalam APBD. Jadi, itu alasan utama tidak dibayarkan

Penulis: Nur Imam Satria | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Istimewa
Audiensi yang dilakukan para dokter spesialis yang menuntut dibayarkannya Tukin di ruang Paripurna DPRD Ketapang. Foto istimewa 

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD dr Agoesdjam Herman Basuki mengatakan pihaknya melakukan audiensi ke DPRD Ketapang guna mencari kejelasan terkait tunjangan kinerja yang belum dibayarkan mulai Januari hingga Agustus 2021.

"Audiensi ini untuk mendapatkan kejelasan terkait nasib pembayaran Tukin dari Januari hingga Agustus," katanya.

Sementara itu, satu diantara dokter yakni dr Feria Kowira, meminta kepada Pemkab dan DPRD Ketapang untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020.

"Kami kesini untuk memohon untuk merevisi Perbup 53, khususnya pasal 16 huruf L. Karena kami juga ASN di Pemkab Ketapang," ungkapnya.

Aksi mogok kerja oleh dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Agoesdjam Ketapang, berlanjut di hari Selasa 24 Agustus 2021.

Pihak rumah sakit pun mengajukan untuk melakukan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang untuk mencarikan solusi dari permasalahan tersebut. (*)

(Simak berita terbaru dari Ketapang)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved