Breaking News:

Pj Gubernur Hingga Bupati dan Wali Kota di Kalbar 2024 Diharap DPRD Sosok Netral dan Profesional

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Suriansyah berharap pada proses penunjukan Pj ini agar dipilih ASN yang benar-benar netral dan profesional agar tida

Penulis: Ridho Panji Pradana | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/RIDHO PANJI PRADANA
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Suriansyah. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pada pilkada serentak tahun 2024, setidaknya bakal ada 271 daerah yang akan dipimpin oleh Pj kepala daerah.

Dari 271 itu, sebanyak 101 kepala daerah hasil pilkada 2017 habis masa jabatannya pada 2022, dan 170 kepala daerah hasil pilkada 2018 habis masa jabatannya pada 2023 termasuk untuk di Provinsi Kalbar.

Untuk tingkat gubernur, bakal ada 27 yang akan habis masa jabatannya, 7 di 2022 dan 17 di 2023. Pj Gubernur akan diajukan Kemendagri lalu dipilih langsung oleh presiden. Sementara untuk Pj bupati dan wali kota, diajukan oleh gubernur dan dipilih oleh Kemendagri.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Suriansyah berharap pada proses penunjukan Pj ini agar dipilih ASN yang benar-benar netral dan profesional agar tidak memunculkan konflik di daerah kedepan.

KPU Kubu Raya Mutakhiran Daftar Pemilih Periode Juli 2021

Selain itu, ia pun berharap mekanisme yang akan dilakuka  harus ditelaah dengan UU yang ada, apakah memang demikian halnya atau ada perubahan UU atau PP. Karena jika hal ini kedepan melanggar UU akan cacat secara hukum dan bisa menimbulkan gejolak.

Sehingga, kata dia, sebaiknya pemerintah tetap berpegang teguh pada UU dan PP didalam menunjuk Pj kepala daerah, karena jika tidak maka akan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap Pj kepala daerah.

"Didalam menunjuk Pj Bupati dan Wali Kota, sebaiknya Gubernur mengajukan orang-orang yang memang kompeten dan dijamin netralitasnya yang tentunya Pj Bupati Wali Kota berasal dari birokrat eselon dua dari Pemprov kecuali ada penilaian dari Mendagri apabila terjadi potensi konflik, ketidaknetralan maka Mendagri menunjuk eselon dua di Kemendagri untuk menjabat sebagai calon Pj kepala daerah tersebut," ujar Suriansyah, Minggu 1 Agustus 2021.

"Pemprov dalam hal ini Gubernur harus menunjuk orang-orang yang netral dan tidak menimbulkan konflik kepentingan. Begitu juga dengan penunjukan Pj Gubernur, kami mengharap Mendagri benar-benar mengedepankan aspek netralitas dan menghindari konflik kepentingan termasuk untuk kepentingan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden karena jika itu yang terjadi maka yakinlah akan terjadi gejolak yang tidak kita inginkan," tambahnya.

Sementara terkait dengan dimungkinkannya digunakan Tim Penilai Akhir (TPA), tentu baik bagi diperolehnya calon Pj yang netral, tetapi tentu hal ini tergantung pada pribadi tim penilai.

JaDI Kalbar Nilai Perlu Upaya Luar Biasa Ciptakan Daftar Pemilih Berkualitas

"Mari kita cermati bersama apa yang akan dilakukan Gubernur, Mendagri, dan Presiden, apabila memang pejabat yang ditunjuk terjamin netralitasnya dan tidak mengedepankan konflik kepentingan publik harus mendukung siapapun Pj kepala daerah. Namun jika dua hal tersebut tidak terjamin mari kita berikan kritikan dan saran agar hal ini bisa dihindari dan pejabat yang ditunjuk dapat menjaga netralitasnya," tuturnya.

Lebih lanjut, Suriansyah juga berharap kepada pemerintah, dan khususnya Mendagri agar aspirasi masyarakat di daerah lewat Gubernur, Bupati, Wali Kota, DPRD selayaknya didengar karena merupakan representasi dari daerah dan terdiri dari berbagai unsur sehingga netralitasnya bisa terjamin.

"Kepentingan kita tahun 2024 dan setelah itu tentu sangat banyak dan kita berharap melalui pemilu tersebut kita menghasilkan pemerintahan yang didukung oleh rakyat, stabil, mempunyai kemampuan membangun bangsa dan negara serta berhasil menjalankan tugasnya," tutup Suriansyah. (*)

(Update Informasi Seputar Kalimantan Barat)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved