Breaking News:

Polemik Rangkap Jabatan, Pimpinan DPRD Kalbar : Indonesia Tidak Kekurangan SDM

Suriansyah menilai, tugas sebagai rektor tidaklah ringan dan memerlukan waktu yang sangat banyak bahkan melebihi jam kerja normal pejabat pemerintah.

Penulis: Ridho Panji Pradana | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/RIDHO PANJI PRADANA
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Suriansyah. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Suriansyah mengatakan polemik rangkap jabatan rektor di UI dengan komisaris di Kementrian BUMN menarik perhatian sekaligus membuat prihatin.

Suriansyah menilai, tugas sebagai rektor tidaklah ringan dan memerlukan waktu yang sangat banyak bahkan melebihi jam kerja normal pejabat pemerintah.

Maka dari itu, ia berharap mestinya rangkap jabatan ini sebaiknya tidak dilakukan termasuk di universitas maupun perguruan tinggi di Kalbar.

"Kita mengharapkan seorang pimpinan perguruan tinggi di Kalbar dapat fokus mengurus peningkatan SDM yang dihasilkan dari perguruan tingginya," ujar Suriansyah, Kamis 29 Juli 2021.

Polemik Pejabat Kampus Rangkap Jabatan, Pokja Nilai Ada Sesuatu yang Tidak Beres

Rektor atau pimpinan perguruan tinggi, lanjut dia, sebaiknya fokus melaksanakan tugasnya dalam bidang pendidikan, penelitian, kepegawaiaan hingga kemahasiswaan karena memerlukan penanganan yang day to day, jam perjam dan menit permenit.

Sehingga, ujar Suriansyah, apa tugas yang diberikan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya sebagaimana harusnya dan tidak direpotkan menjadi komisaris di BUMN atau BUMD

"Kita mengharapkan pemerintah konsisten melaksanakan aturan yang ada dan berpegang pada statuta perguruan tinggi masing-masing," ujarnya.

"Adanya fenomena rangkap jabatan tentu membuat kita prihatin, seolah-olah pimpinan perguruan tinggi di dunia bisnis dan politik, harusnya bisa menjadi porsi SDM lain. Indonesia saya rasa tidak kekurangan SDM yang mampu memimpin di BUMN atau BUMD, tidak perlu mengambil dari pimpinan perguruan tinggi, kita tidak kekurangan tenaga kerja berkualitas," tambahnya.

Untuk di Kalbar, ia mengajak seluruh elemen mengawal bersama agar semua lembaga daerah dan negara agar dipimpin orang yang tepat. Mempunuyai kapasitas dan kapabilitas yang mempuni dan sesuai dengan latar belakang pendidikan dan lain sebagainya sehingga lembaga bisa berjalan dengan baik dan tidak dicampurkan dengan urusannya.

"Terkait kepentingan bisnis mari kita berikan kepercayaan kepada pelaku bisnis dan berpengalaman dibidangnya, begitu juga jabatan politis, kita serahkan ke ahlinya, kesimpulannya kita tidak kekurangan SDM yang mempuni," tutup Suriansyah. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved