Breaking News:

Bupati Erlina Lakukan Penandatanganan MoU Pemkab Mempawah dan PT Bank Pembangunan Daerah Kalbar

Bupati Mempawah Erlina, menjelaskan bahwa kesepakatan bersama yang ditandatangani bermaksud untuk mengoptimalisasikan pengelolaan keuangan desa sesuai

Penulis: Ramadhan | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Bupati Mempawah, Erlina melakukan penandatanganan kesepakatan bersama, antara Pemerintah Kabupaten Mempawah dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, di ruang kerja Bupati Mempawah, Kamis 29 Juli 2021 sore. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Bupati Mempawah, Erlina melakukan penandatanganan kesepakatan bersama, antara Pemerintah Kabupaten Mempawah dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, di ruang kerja Bupati Mempawah, Kamis 29 Juli 2021 sore.

Kesepakatan tersebut tentang Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Mempawah.

Bupati Mempawah Erlina, menjelaskan bahwa kesepakatan bersama yang ditandatangani bermaksud untuk mengoptimalisasikan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa. Serta Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Dan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembayaran Non Tunai dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Mempawah.

Tetap Jaga Imun Ditengah Pandemi Covid-19, Bupati Mempawah Erlina Isi Pagi Hari dengan Bersepeda

"Tujuan diadakannya kesepakatan bersama ini adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada desa-desa di wilayah Kabupaten Mempawah," jelas Erlina, Jumat 30 Juli 2021.

Dengan diterapkannya inovasi CMS Desa ini, akan sangat bermanfaat dalam perbaikan tata kelola keuangan desa, yang dibuktikan dengan beberapa Indikator.

"Di antaranya, percepatan pelaksanaan penyaluran anggaran desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), baik dari sumber dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak (BHP), dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten," tutupnya. (*)

(Simak berita terbaru dari Mempawah)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved