Breaking News:

Sanksi Adat Pasal Tambahan dalam Perbup Tata Cara Pembukaan Lahan di Kabupaten Sintang

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sintang, Syarief Yasser Arafat menyampaikan bahwa Perbup soal tata cara membuka lahan ini sebelumn

Penulis: Agus Pujianto | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sintang, Syarief Yasser Arafat 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,SINTANG - Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sintang, Syarief Yasser Arafat menyampaikan bahwa Perbup soal tata cara membuka lahan ini sebelumnya sudah diatur dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 57 Tahun 2018, kemudian setelah mendengarkan masukan dan mempertimbangkan dinamika di lapangan, diubah lagi menjadi Peraturan Bupati Sintang Nomor 18 Tahun 2020, kemudian direvisi lagi menjadi Peraturan Bupati Sintang Nomor 31 Tahun 2020.

“Dengan memperhatikan perkembangan yang ada, kami bersama tim sudah menyusun perubahan peraturan Bupati Sintang. Kami ingin mendengarkan masukan atas substansi materi dan sanksi yang ada dalam rancangan Peraturan Bupati Sintang ini," kata Yasser, Minggu 25 Juli 2021.

Secara umum Perbup tersebut mengatur dua aspek besar yakni pengaturan tata cara pembukaan lahan tanpa bakar dan pengaturan tata cara pembukaan lahan dengan membakar secara terbatas dan terkendali.

Pemkab Sintang Himpun Masukan Perbarui Pasal Perbup Tentang Tata Cara Pembukaan Lahan

Dijelaskan Yasser, memperhatikan kondisi masyarakat Kabupaten Sintang dari sisi sosial budaya, norma dan kebiasaan, maka fokus Perbup pada pembukaan lahan dengan membakar secara terbatas dan terkendali. Ada mekanisme dan prosedur untuk membuka lahan dengan membakar secara terbatas dan terkendali.

Mulai dari proses awal membuka lahan, sampai kondisi dimana masyarakat dilarang membakar lahan karena sudah ditetapkannya kondisi tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan yang ditetapkan berdasarkan indeks standar pencemaran udara yang dirilis Dinas Lingkungan Hidup, jarak pandang yang dirilis Bandara Sungai Tebelian, dan perkiraan cuaca yang dirilis oleh BMKG Sintang.

"Dalam perbup juga diatur hak dan kewajiban, tanggungjawab, koordinasi, pembinaan dan pelaporan, pembiayaan, dan sanksi. Soal sanksi ini, di perbup sebelumya tidak diatur. Nah, di perbup yang kita revisi ini, kita masukan pasal tentang sanksi. Ini pasal baru. Sanksi ini karena sasaran kita adalah masyarakat tradisional, maka sanksi masih berupa sanksi adat. Kita ingin mengedepankan nilai-nilai tradisional. Kami siap mendengarkan masukan pasal demi pasal," jelas Yasser. (*)

(Update Informasi Seputar Kabupaten Sintang)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved