Breaking News:

Pemkab Sintang Himpun Masukan Perbarui Pasal Perbup Tentang Tata Cara Pembukaan Lahan

Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Yosepha Hasnah mengatakan memasuki musim kemarau kebakaran hutan dan lahan patut diansisipasi semua pihak. Apalag

Penulis: Agus Pujianto | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Yosepha Hasnah 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,SINTANG - Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Yosepha Hasnah mengatakan memasuki musim kemarau kebakaran hutan dan lahan patut diansisipasi semua pihak. Apalagi, dalam beberapa hari terakhir, sebaran titik api di Sintang terbanyak se-Kalbar.

"Bersamaan dengan tibanya musim kemarau, masyarakat Kabupaten Sintang yang bekerja sebagai petani memanfaatkan musim kemarau untuk membuka lahan secara tradisional untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka," ujarnya.

"Tentu, kita harus mengatur proses pembukaan lahan tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintahan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang secara tegas mengakui adanya kearifan lokal untuk masyarakat tradisional untuk membuka lahan maksimal 2 hektar per Kepala Keluarga," beber Yosepha, Minggu 25 Juli 2021.

Patroli Skala Besar Sekaligus Bagikan Sembako untuk Pedagang Kaki Lima di Sintang

Pemkab Sintang juga sudah menerbitkan Peraturan Daerah tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sintang. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 18 Tahun 2020 tentang tata cara pembukaan lahan bagi masyarakat di Kabupaten Sintang. Yang diubah lagi dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 31 Tahun 2020.

“Pada April 2021 yang lalu, kami juga sudah melakukan rapat untuk merubah Peraturan Bupati Sintang ini dengan melibatkan unsur masyarakat, pemuka adat, akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk megubah beberapa pasal dalam ragka melakukan penyesuaian aturan terbaru," paparnya.

"Kami ingin menerima masukan dari seluruh anggota Forkopimda, Ketua Pengadilan dan BMKG Kabupaten Sintang. Rencananya, kalau sudah menerima masukan ini, Perbup ini akan segera ditandatangani dan akan melakukan sosialisasi kepada camat, kapolsek dan danramil se Kabupaten Sintang," ujar Yosepha.

Perbup tersebut, kata Yosepha tidak baru, hanya ada revisi pada beberapa pasal seperti penambahan pasal mengenai sanksi. Menurutnya, Perbup ini berdasarkan aturan yang lebih tinggi. (*)

(Update Informasi Seputar Kabupaten Sintang)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved