Breaking News:

Dian Eka Minta Sistem Zonasi Untuk PPDB di Pontianak Dievaluasi

"Terkait zona yang telah ditetapkan pemerintah, sebenarnya sudah lama kita berharap supaya untuk dievaluasi," kata Dian Eka

Penulis: Ridho Panji Pradana | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Ridho
Anggota DPRD Kota Pontianak, Dian Eka Muchairi. DHO 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Anggota DPRD Kota Pontianak, Dian Eka Muchairi meminta agar sistem zonasi dalam Proses Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB 2021 dapat dievaluasi.

Menurut Eka, sistem zonasi ini bukannya malah membuat seorang anak masuk ke sebuah sekolah lebih mudah, namun malah semakin runyam.

Hal ini karena terkadang ada yang eror dalam aplikasi yang digunakan sehingga seorang anak yang mestinya tinggal dekat sebuah sekolah malah tidak bisa ke sekolah tersebut.

"Terkait zona yang telah ditetapkan pemerintah, sebenarnya sudah lama kita berharap supaya untuk dievaluasi," kata Dian Eka, Rabu 21 Juli 2021.

Pasca PPKM Darurat, Dian Eka Nilai Memungkinkan Digelarnya PTM Namun Dengan Syarat Seperti Ini

Seperti diketahui, Pemkot Pontianak menggandeng Ombudsman RI untuk mengawasi pelaksanaan PPDB 2021. Proses PPDB dilakukan baik tingkat SD maupun SMP tahun ajaran 2021.

"Dulu kita pemerintah mewajibkan untuk semua anak-anak sekolah, namun yang ada sekarang mau sekolah aja susah, aturan dibikin namun menyusahkan, sistem zona inikan malah yang ada banyak masyarakat yang susah," ujarnya.

"Contohnya jarak rumah ke sekolah sebenarnya dekat, namun karena menggunakan aplikasi, dimaps itu dia putar-putar, jadi lebih dari 2 KM akhirnya si anak tidak bisa masuk sekolah.
Kemudian terkait sistem zona ini, siswa yang berprestasi mestinya bisa masuk sekolah didekat rumah akhirnya tidak bisa karena menggunakan aplikasi itu," timpal politisi Hanura ini.

Mestinya, ujar dia, dengan adanya kebijakan ini supaya bisa dipermudah, sehingga kedepan bagaimana keinginan, cita-cita bangsa ini supaya memiliki masyarakat yang cerdas dapat terwujud.

"Jangan sampai kita menyampingkan tujuan negara ini. Karena mempersulit orang untuk bersekolah, harus ada aturan yang dibuat fleksibel kepada masyarakat. Saat ini masyarakat kesulitan bukannya langsung ngadu ke kepala daerah, tapikan sebagai perwakilan mereka, mereka mengadu ke kita, kita coba mengakomodir ini, sehingga akhirnya kita harus bentrok dengan Diknas, Ombudsman, dan aturan ini. Kita harap kedepan agar sistem pemerintahan berjalan dengan baik, tujuan dari bangsa ini juga bisa terwujud," tutupnya. (*)

(Simak berita terbaru dari Kalbar)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved