Dukung Penerapan PPKM Darurat, ini Pesan Muhammadin Kepada Pemkot Singkawang

Kendati demikian, Muhammadin berharap upaya yang dilakukan Pemerintah ini telah melalui kajian teknis dan sesuai dengan aturan

Penulis: Rizki Kurnia | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK/Rizki Kurnia
Ketua DPD PAN Kota Singkawang, Muhammadin. Sabtu 3 Juli 2021 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Anggota DPRD Kota Singkawang, Muhammadin menerangkan dirinya mendukung penerapan PPKM Darurat di Kota Singkawang sesuai Intruksi Menteri Dalam Negeri sebagai langkah antisipasi penularan Covid-19.

Dengan meningkatnya status Kota Singkawang sebagai Zona Merah, ia harapkan, menjadi pelajaran bagi seluruh masyarakat Kota Singkawang untuk lebih patuh protokol kesehatan.

"Aturan yang dibuat ini untuk menekan penyebaran Covid-19, karena tentunya Pemerintah berfikir, jika terjadi penularan besar-besaran yang mengakibatkan kematian, maka pemerintah dianggap gagal, untuk itu antisipasi harus dilakukan dengan aturan darurat," tutur Muhammadin.

Kendati demikian, Muhammadin berharap upaya yang dilakukan Pemerintah ini telah melalui kajian teknis dan sesuai dengan aturan, sehingga tidak menjadi kendala dan menghambat sektor perdagangan karena berkaitan dengan kebutuhan hidup.

PPKM Darurat Tiga Pintu Masuk Kota Singkawang Akan Disekat, Tjhai Chui Mie Jabarkan Aturannya

"Kami juga berharap Wali Kota membuat kebijakan yang mementingkan dan memperhatikan ekonomi, agar usaha tetap bisa berjalan walau tidak sepenuhnya, karna ekonomi adalah sumber dari kebutuhan masyarakat," katanya.

Apabila bicara tentang aturan, lanjut Muhammadin, sebenarnya toko sepatu atau baju yang di katagorikan non esensial itu harus tutup semua, namun ia berharap, hal tersebut itu tidak diberlakukan.

"Karana tidak terlalu orgensi dalam penyebaran Covid dengan konidisi yang ada di singkawang, untuk rumah ibadah, itu kita percayakan pada kementrian agama, karna mereka juga yang merumuskan yang tertuang dalam inkemendagri no 20 tahun 2021, terpenting pemerintah juga memikirkan ekonomi masyarakat, karena pola pikir pemerintah harus seimbang dengan kepentingan ekonomi dan sumber kehidupan," pesannya. (*)

(Simak berita terbaru dari Singkawang)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved