Beda PNS dan ASN serta PPPK - Mulai dari Besaran Gaji Terbaru Juli 2021 hingga Definisi dan Hak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini perbedaan antara PNS dan ASN serta PPPK yang wajib diketahui agar tidak salah kaprah.

Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sudah resmi dibuka sejak Rabu 30 Juli 2021 lalu.

Namun bukan hanya hanya untuk CPNS, rekrutmen juga dilakukan untuk Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian kerja atau PPPK (P3K).

Selain PNS dan PPPK, dalam sistem birokrasi pemerintahan masih ada lagi istilah Aparatur Sipil Negara atau ASN.

• Update Gaji PNS 2021 Terbaru Bulan Juli, Cek Juga Perbedaan Besaran Gaji PPPK 2021

Lalu apa sebenarnya perbedaan antara ASN, PNS, dan PPPK?

Secara singkat, Dwi menjelaskan pada dasarnya ASN adalah melingkupi PNS dan PPPK. Ini berarti semua PNS atau PPPK merupakan bagian dari ASN.

"Ada di amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, di mana dalam undang-undang itu disampaikan bahwa ada yang namanya ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK (Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja)," kata Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Direktorat Perundang-undangan BKN, Dwi Haryono dalam program BKN Talk yang tayang di akun YouTube #ASNKiniBeda, Kamis 25 Maret 2021.

Beda PNS dan PPPK

- Pengangkatan

PNS merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dan memiliki pegawai secara nasional.

Sedangkan PPPK, Merujuk pada Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), diangkat dan dipekerjakan dengan perjanjian dengan jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan UU.

PPPK dikontrak minimal selama setahun dan dapat diperpanjang paling lama hingga 30 tahun tergantung situasi dan kondisi.

• Cek Saldo BLT UMKM Rp 1,2 Juta Tahap 3 Cair Mulai Juli 2021, Penerima BPUM PNM Mekar BNI Kapan?

- Perbedaan hak dan gaji

Hak PNS memperoleh sejumlah hak, seperti:

1. Gaji, tunjangan, dan fasilitas
2. Cuti
3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua
4. Perlindungan Pengembangan kompetensi