Breaking News:

Bupati Darwis Keluarkan Surat Edaran, Sanksi Bagi ASN dan Non ASN Tidak Melaksanakan Vaksinasi

Merupakan upaya dalam mencegah dan memutus mata rantai Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan Masyarakat.

Penulis: Jovi Lasta | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Jovi Lasta
Surat Edaran Nomor 065/859/BPBD/2021 tentang Pemberian Sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak melaksanakan vaksinasi Corona Virus Desease 2019. Minggu 11 Juli 2021. TRIBUN PONTIANAK/JOVI LASTA. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, BENGKAYANG - Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis akan menindak tegas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN yang tidak mau melaksanakan Vaksinasi, Minggu 11 Juli 2021.

Ketegasan Bupati Bengkayang ini, merupakan upaya dalam mencegah dan memutus mata rantai Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan Masyarakat.

Adapun sanksi yang telah dibuat tertuang menjadi surat edaran nomor 065/859/BPBD/2021 tentang Pemberian Sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bengkayang.

Surat edaran tersebut, mengintruksikan juga kepada seluruh Kepala OPD untuk mengawasi serta memastikan bahwa para ASN ataupun Non ASN mengikuti Program Vaksinasi.

Bupati Darwis Terangkan Visi Lima Tahun Bengkayang

Kepada ASN dan Non ASN yang tidak dapat melaksanakan program vaksinasi karena satu dan lain hal, harus menyertakan bukti atau surat tidak bisa mengikuti program vaksinasi, apakah memiliki penyakit komorbid (penyerta) atau lain sebagainya.

Apabila tidak dapat menunjukan bukti maupun surat tidak bisa mengikuti vaksinasi, maka akan dikenai sanksi tidak boleh melaksanakan perjalanan dinas luar kota dan daerah, dan juga dikurangi TPP sebesar dua persen.

"Setiap Non ASN, yang tidak melaksanakan vaksin serta tidak dapat menunjukkan bukti surat dikecualikannya dari vaksinasi, akan disanksi diberhentikan sebagai tenaga Non ASN," ucap Bupati Darwis.

Berdasarkan Surat Edaran tersebut, masing-masing kepada OPD mengumpulkan dan mendata sertifikat vaksinasi para ASN dan Non ASN di lingkungan Pemda Bengkayang dengan format berupa file pdf. Diimbau, batas pengumpulan data tersebut sampai dengan akhir juli 2021 yang diberikan kepada Bupati Bengkayang melalui Kepala BKDPSDM Kabupaten Bengkayang.

"Mesti kita tegaskan dan sanksi harus diberlakukan. Sebab, apabila di lingkungan Pemkab saja tidak tertib dan tidak patuh pada program vaksinasi, apalagi masyarakat," tukas Bupati Darwis. (*)

(Simak berita terbaru dari Bengkayang)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved