Breaking News:

Polemik PAW Pimpinan DPRD Kubu Raya, Akademisi Nilai Itu Merupakan Hak Kewenangan Parpol Bukan DPRD

Satu diantaranya Muhammad Anwar Rubei, M.Pd. Menurut dia, pergantian antar waktu (PAW) terhadap anggota bahkan pada pimpinan DPRD merupakan hal lazim

Penulis: Ridho Panji Pradana | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Akademisi IKIP PGRI Pontianak, Muhammad Anwar Rubei, M.Pd. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Polemik pergantian Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau pimpinan DPRD Kabupaten Kubu Raya masih menjadi perbincangan hangat. Bahkan, menuai tanggapan dari sejumlah akademisi.

Satu diantaranya Muhammad Anwar Rubei, M.Pd. Menurut dia, pergantian antar waktu (PAW) terhadap anggota bahkan pada pimpinan DPRD merupakan hal lazim atau hal yang biasa terjadi dalam negara demokrasi.

"Seorang anggota dewan bisa diganti dengan pelbagai alasan di tengah masa jabatannya," kata Anwar menanggapi polemik pergantian Waket DPRD Kubu Raya, Selasa 6 Juli 2021 diterima Tribun.

Hal itu, kata dia, sudah sangat jelas dan gamblang diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 13 tahun 2019 dan PKPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang perubahan PKPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang PAW anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD Kab/Kota.

Golkar PTUNkan Putusan Pimpinan DPRD Kubu Raya

Ia mengaku mengikuti perkembangan polemik pergantian kepemimpinan DPRD Kubu Raya. Yang mana dalam proses pergantian Suharso sebagai Waket DPRD Kubu Raya oleh anggota DPRD Kubu Raya Abdullah, diduga ada ketidakberesan. Padahal, keduanya sama-sama dari fraksi Partai Golkar.

"Harusnya kita bisa mencerdaskan masyarakat terkait mekanisme yang telah ditetapkan dalam aturan yang mengikat dan disepakati bersama agar tidak menjadi preseden buruk dalam kehidupan negara hukum dan negara demokrasi," tegasnya.

Menurut dosen di IKIP PGRI Pontianak ini, seorang anggota parlemen dikonstruksikan sebagai wakil rakyat, maka demi akuntabilitas terhadap yang diwakili, mekanisme pemberhentian sebelum masa jabatannya berakhir atau yang dikenal dengan hak recall sangatlah relevan.

(Update Informasi Seputar Kabupaten Kubu Raya)

Dalam sistem pemilihan dengan memilih partai politik (parpol) sebagaimana diatur dalam UUD 1945, dalam hal pemilihan anggota DPRD, maka logis pula apabila recall dilakukan oleh partai yang mencalonkannya.

"Masa jabatan anggota PAW adalah hanya melanjutkan saja sisa masa jabatan anggota yang digantikan," terangnya.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved