Musrenbang RPJMD Kapuas Hulu, Bupati dan Gubernur Minta BNN Tunda Larangan Daun Kratom

Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan menyatakan, kegiatan Musrenbang RPJMD dalam rangka memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan menteri dala

Penulis: Sahirul Hakim | Editor: Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan-Wahyudi Hidayat didampingi Sekda H Mohd Zaini saat menghadiri secara virtual dalam kegiatan Musrenbang RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026, di Ruangan Rapat Bupati Kapuas Hulu, Selasa 6 Juli 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Legislatif (DPRD) dan Eksekutif (Pemda) Kabupaten Kapuas Hulu telah melaksanakan Musrenbang RPJMD tahun 2021-2026 secara vertual, yang dihadiri langsung oleh Gubernur Kalbar Sutarmidji, Selasa 6 Juli 2021.

Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan menyatakan, kegiatan Musrenbang RPJMD dalam rangka memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017.

"Musrenbang RPJMD mempunyai arti strategis, sebagai wahana antar pemangku kepentingan guna menjaring aspirasi semua stakeholder dalam rangka penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap rancangan akhir RPJMD nantinya," ujarnya.

Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan Berpesan OMK Harus Jadi Generasi Gereja dan Bangsa

Bupati Kapuas Hulu menyampaikan bahwa penyusunan RPJMD bukan merupakan tujuan akhir dari perencanaan pembangunan daerah, namun yang paling penting adalah bangaimana seluruh arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan lima tahunan yang telah menjadi komitmen bersama dapat dikendalikan dan dievaluasi serta direalisasikan secara konkrit dalam RKPD setiap tahun. 

"Kami berharap dalam perumusan rancangan akhir RPJMD nanti harus memiliki indikator yang terukur, mudah dicapai, realistis dan dapat dilaksanakan dalam setiap tahun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun," ungkapnya.

Dalam katasambutan Gubernur Kalbar Sutarmidji menyampaikan bahwa, indikator dalam RPJM harus mudah dicapai.

"Kapuas Hulu 52 persen wilayahnya merupakan Taman Nasioal yang menjadi paru-paru dunia. Kapuas Hulu dalam membangun diharapkan dapat melibatkan akademisi," ujarnya.

Selain itu juga Gubernur dan Bupati meminta kepada BNN untuk menunda pelarangan Kratom. Gubernur berharap Kabupaten Kapuas Hulu membuat telahan akademis bahwa tatakola kratom hanya di ekspor wilayah Kabupaten Kapuas Hulu saja.

"Jadi Kapuas Hulu bisa membuat negara lain yang tergantung dengan paru-paru dunia untuk membeli kratom," ungkapnya. (*)

(Update Informasi Seputar Kabupaten Kapuas Hulu)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved