Breaking News:

Tanggapi Polemik DPRD KKR, Nidia: DPRD Tidak Punya Kewenangan Dalam Proses PAW Parpol

Untuk permasalahan PAW Pimpinan DPRD diatur dalam Pasal 36 PP 12/2018, Adapun intisari dari Pasal tersebut bahwa Pimpinan DPRD berhenti dikarenakan me

Penulis: Ridho Panji Pradana | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
Tribunpontianak.co.id/Ridho Panji Pradana
Praktisi hukum di Kalbar, Nidia Candra 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sekjen Cerdas Demokrasi Indonesia, Nidia Candra, SH menilai serangkaian fenomena peristiwa mengenai Pergantian Antar Waktu pimpinan DPRD di DPRD Kabupaten Kubu Raya menjadi sebuah preseden buruk dalam sistem demokrasi di Kalbar.

Dipaparkan Nidia, dalam aturan mengenai PAW diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dilaksanakan dalam Peraturan Pemerintah.

PP Nomor 16 tahun 2010 tentang tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, dimana PP tersebut telah dicabut dan diganti denga Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyususnan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Untuk permasalahan PAW Pimpinan DPRD diatur dalam Pasal 36 PP 12/2018, Adapun intisari dari Pasal tersebut bahwa Pimpinan DPRD berhenti dikarenakan meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai peraturan perundang-undangan, diberhentikan sebagai pimpinan DPRD.

Diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik, atau diusulkan Partai Politik yang bersangkutan.

Golkar PTUNkan Putusan Pimpinan DPRD Kubu Raya

Untuk kewenangan lembaga DPRD dalam proses PAW menyampaikan usulan dan lembaga DPRD melakukan penetapan melalui rapat Paripurna dengan mengeluarkan sebuah Keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 PP aquo.

Kemudian Pimpinan DPRD Kabupaten menyampaikan Keputusan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

"Setelah menyimak dan membaca aturan tersebut jelaslah bahwa lembaga DPRD tidak memiliki hak dan kewenangan dalam proses PAW yang terjadi pada setiap Partai Politik, apalagi dalam fenomena tersebut didapat dari berita sebelumnya bahwa dalam sidang paripurna digelar keputusan voting untuk proses PAW salah satu Pimpinan DPRD Kubu Raya," katanya, Sabtu 3 Juli 2021.

"Menurut saya jika berita tersebut benar tentang dilakukannya voting, maka seluruh pemimpin apalagi sebuah Lembaga Daerah Institusi ekspektasi dari suara rakyat berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah,

Sangatlah tidak elok ketika suatu tindakan yang diambil bertentangan dengan suatu aturan hukum, karena menjadi gambaran kepada masyarakat bahwa sebuah Lembaga Daerah telah mempertontonkan suatu pelanggaran aturan yang berlaku, dimana yang secara terang dan patut dikatakan bahwa mereka telah melakukan pelanggaran salah satu sumpah/janji jabatan sebagai anggota DPRD," tambahnya.

Menurut Nidia pula, apabila fenomena tersebut masuk dalam ranah hukum maka sangat memalukan dan aib bagi Demokrasi di Kalbar karena semua sudah diatur secara jelas, tentang pihak mana dan bagaimana kewenangan dan hak tersebut dijalankan sebagaimana mestinya.

"Ketika sesuatu tindakan yang salah, tidaklah aib jika dengan kebesaran hati untuk melakukan upaya pencabutan atau membatalkan atau sejenisnya dalam sebuah keputusan yang menjadi suatu sorotan publik," katanya. (*)

(Simak berita terbaru dari Pontianak)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved