Breaking News:

Dewan Provinsi Kalbar Dukung Cara Bupati Muda Sukseskan Vaksinasi Dilingkungan ASN Kubu Raya

Bagi PNS yang tidak melaksanakan vaksinasi dan tidak dapat menunjukan bukti yang menyebabkan dikecualikan dan vaksinasi agar diberikan sanksi berupa t

Penulis: Ridho Panji Pradana | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Istimewa
Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan saat berfoto bersama para nakes dan ASN Kubu Raya. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Anggota DPRD Provinsi Kalbar dapil Kubu Raya-Mempawah, H Affandie AR mendukung penuh langkah Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan dalam mensukseskan program vaksinasi.

Menurut politisi Demokrat ini, langkah yang dilakukan Muda merupakan langkah tepat untuk menekan penyebaran covid 19.

Diketahui, Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan mengeluarkan Surat Edaran (SE) nomor 065/1294/SETDA-ORG B tentang pemberian sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara yang tidak melaksanakan vaksinasi corona virus desease 2019 pada 1 Juli 2021.

Surat ini menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Bupati Kubu Raya nomor 440/1150/SE/2021 tanggal 9 Juni 2021.

Adapun poin SE itu ialah memastikan ASN baik PNS maupun non PNS melakukan vaksinasi covid 19.

Bagi PNS yang tidak melaksanakan vaksinasi dan tidak dapat menunjukan bukti yang menyebabkan dikecualikan dan vaksinasi agar diberikan sanksi berupa tidak diperbolehkan melakukan perjalanan dinas ke dalam maupun luar daerah, dan pengurangan tambahan penghasilan pegawai sebesar 2 persen perhari.

Sementara bagi non PNS dengan ketentuan yang sama diberikan sanksi berupa diberhentikan atau mengundurkan diri sebagai tenaga non PNS.

ASN dan Nakes di Kubu Raya Telah 100 Persen Divaksin

Dalam SE ini, Kepala SKPD juga diminta mengumpulkan dan melaporkan sertifikat vaksinasi dalam bentuk pdf bagi seluruh ASN dilingkungannya yang dapat diunduh pada aplikasi PeduliLindungi

"Kalau begitu bunyi suratnya, berarti Bupati Kubu Raya selaras dengan pemerintah pusat. Ditingkat pusatkan siapa yang tidak vaksin tidak diperbolehkan melakukan perjalanan dinas, dan itupun berlaku hanya untuk ASN, namun juga untuk seluruh masyarakat karena ketika naik pesawat diminta surat keterangan vaksin dan hasil PCR," kata H Affandie, Sabtu 3 Juli 2021 kepada Tribun.

"Saya sangat mendukung, inikan agar menekan penyebaran covid 19," tegasnya.

Lebih lanjut, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalbar ini pun mendorong agar masyarakat juga dapat mensukseskan program vaksinasi ini.

"Vaksinasi ini harus terus disosialisasikan, edukasi kepada masyarakat bahwa vaksin tidak berbahaya bahkan vaksin membantu kita untuk menyelamatkan jiwa kita dan jiwa orang lain," katanya. (*)

(Simak berita terbaru dari Pontianak)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved