Dana Perbaikan dan Pemeliharaan Jalan Minim, Ketua DPRD Sintang Minta Keterlibatan Perusahaan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Florensius Ronny meminta maaf kepada masyarakat karena tidak bisa maksimal memperbaiki kerusakan jalan, termasuk di ruas jalan Kecamatan Dedai.

Menurut Ronny pandemi covid-19 menyebabkan anggaran pemerintah pusat mengalami defisit yang artinya pendapatan negara lebih kecil dari rencana pembangunan sehingga harus hutang ke luar negeri. Hal itu juga berpengaruh terhadap pembangunan di Kabupaten Sintang.

"Kondisi ini sudah berdampak sampai ke Kabupaten Sintang. APBD Kabupaten Sintang terus menurun dari tahun ke tahun. Terus dilakukan refocusing untuk penanganan covid-19. Sehingga penggunaan APBD kita hanya untuk skala prioritas saja. Kami mohon maaf atas kondisi ini, sehingga tidak bisa maksimal dalam membangun daerah termasuk jalan di Nanga Dedai ini," kata Ronny, Jumat 2 Juli 2021.

Politisi Partai Nasdem ini mengungkapkan, tahun 2021, APBD Sintang ditopang oleh Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat yang penggunaannya untuk pembangunan pendidikan dan kesehatan.

• Wabup dan Ketua DPRD Sintang Pastikan 29 Km Jalan di Kecamatan Dedai Diperbaiki

Rasionalisasi APBD Kabupaten Sintang Tahun 2021 ini baru saja disetujui oleh pemerintah pusat sebesar 97 miliar.

"Sampai anggaran kecamatan juga ditarik lagi oleh pemerintah pusat. Inilah kondisi keuangan pemerintah," ujarnya.

Jika tidak terjadi pandemi covid-19, Ronny menyebut sudah memperjuangkan dana alokasi khusus untuk pembangunan jalan dari beberapa desa ke pusat Kecamatan Dedai.

"Namun gagal, dan tahun 2022 akan kita perjuangkan lagi," katanya.

Menurut Ronny, pembangunan ruas jalan di Kabupaten Sintang, tidak akan mampu hanya dengan dana APBD. Oleh sebab itu, dia berharap pihak perusahaan perkebunan agar mengarahkan seluruh dana Corporate Social Responsibility untuk membantu perbaikan dan pemeliharaan jalan dan jembatan di wilayah operasinya.

"Ini untuk membantu pemerintah daerah di saat pandemi dan kondisi keuangan saat ini. Kami juga sudah usul ke Dinas Pekerjaan Umum agar membangun UPJJ di masing-masing kecamatan. Dananya sekitar 7 milyar per kecamatan dengan membeli 4 jenis alat berat. Alat berat yang sudah ada itu sudah 3 set atau untuk 3 kecamatan. Kalau satu kecamatan 7 miliar, maka 11 kecamatan memerlukan 77 miliar. Kendalanya memang dana," kata Ronny. (*)

(Simak berita terbaru dari Sintang)