Breaking News:

JaDI Nilai Rangkap Jabatan Tidak Baik Hanya Karena Balas Jasa

Tentu aturan tersebut harus dipatuhi dan dijalankan sesuai dengan ketentuan, apalagi kalau ketentuan tersebut secara jelas tertulis.

Penulis: Ridho Panji Pradana | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA/Umy
Presedium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI Kalbar), Umi Rifdiawaty . -- 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Presedium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kalbar, Umi Rifdiawaty menilai rangkap jabatan tidak akan baik jika hanya untuk balas jasa.

Hal ini karena akan berdampak kurang baik pada perusahaan atau instansi terkait. Terlebih jika kasus seperti seorang rektor dilarang rangkap jabatan, maka akan menabrak peraturan yang ada.

Berikut penuturannya.

Setiap institusi atau lembaga baik pemerintah maupun swasta tentu memiliki aturan tentang bagaimana mekanisme kerja termasuk aturan tentang kepegawaian apa yang boleh dan apa yang dilarang.

Tentu aturan tersebut harus dipatuhi dan dijalankan sesuai dengan ketentuan, apalagi kalau ketentuan tersebut secara jelas tertulis.

Umi Rifdiawaty: Penyampaian LHKPN Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi

Tentang rangkap jabatan ini, jika ada ketentuan yang jelas tertulis adanya larangan dalam rangkap jabatan dapat dipastikan ada pelanggaran aturan disitu meski kemudian akan diproses melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan masing-masing institusi/lembaga, nah kalau aturan tertulis saja sudah dilanggar tentu akan ada pelanggaran etika secara otomatis.

Untuk itu maka menurut kami seseorang yang sedang menduduki jabatan tentu tahu tentang aturan apa yang boleh dan apa yang dilarang untuk dilakukannya selama dia memegang amanah jabatannya tersebut.

Tidak masalah sepanjang keberadaan mereka bermanfaat dan menjadikan institusi/lembaga yang mereka pimpin menjadi maju dan semakin maju sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat banyak.

Yang jadi masalah kalau keberadaan mereka hanya untuk mengisi kekosongan jabatan atau balas jasa dan karena ketidaktahuan dan ketidakprofesionalannya justru menjadi beban yang malah merugikan bagi instusi/lembaga tersebut sehingga menjadi tidak bermanfaat.

Nah untuk yang ini harusnya ada introspeksi diri dari orang yang bersangkutan dan pihak yang berwenang sudah tepat kah posisi jabatan itu untuk orang tersebut. (*)

(Simak berita terbaru dari Pontianak)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved