Breaking News:

Wabup Farhan: PNS Jarang Masuk Kerja Bisa Diberi Sanksi Penurunan Pangkat Hingga Pemberhentian

Farhan saat dihubungi menilai, tidak ada pembenaran bagi PNS yang tidak masuk kerja hanya dengan alasan mengurus kepindahan, terlebih oknum PNS terseb

TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Wakil Bupati Ketapang Farhan saat ditemui di ruang kerjanya. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Wakil Bupati Ketapang Farhan memperingatkan oknum PNS berinisial DN yang bertugas di Kantor Kecamatan Pemahan, Kabupaten Ketapang agar mengikuti aturan yang berlaku jika tidak ingin mendapatkan sanksi tegas.

Hal itu ditegaskan Farhan menyikapi adanya informasi dari Camat Pemahan terkait adanya oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisial DN di kantor camat pemahan yang malas masuk kerja.

Selain itu, Farhan juga meminta Camat selaku pejabat di lingkungan pemerintah Kecamatan untuk tegas terhadap jajaran yang dinilai melanggar aturan.

Farhan saat dihubungi menilai, tidak ada pembenaran bagi PNS yang tidak masuk kerja hanya dengan alasan mengurus kepindahan, terlebih oknum PNS tersebut belum lama diberikan kepercayaan dan amanah bertugas di Kantor Camat Pemahan.

"Kita imbau seluruh PNS yang sudah diangkat sumpah janji untuk ingat bahwa poin penting ketika disumpah janji yakni bersedia ditempatkan dimanapun berada di dalam wilayah negara indonesia," kata Farhan, Rabu 16 Juni 2021.

Untuk itu, Farhan mengimbau kepada oknum PNS kantor Camat Pemahan dan juga seluruh PNS yang ada di Ketapang untuk patuh dan taat ketika ditugaskan dimanapun.

Agar Dapat Maksimalkan Program, Wabup Farhan Harap Bisa Jalankan Pemerintahan Selama 5 Tahun

"Harus mematuhi ketentuan yang ada dan harus siap ditempatkan sesuai kebutuhan daerah," tegasnya.

Lebih lanjut, mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang ini juga meminta agar Camat Pemahan dapat tegas dalam bertindak lantaran pegawai yang ditugaskan di kantor Kecamatan tentunya menjadi bagian dari tanggung jawab Camat dalam melakukan pembinaan.

"Dalam aturan disiplin PNS diatur di PP 53, maka Camat harus tegas ketika ada oknum pegawai yang malas maka berikan teguran lisan, teguran tertulis sehingga secara mekanisme sudah dilakukan agar penerapan sanksi lebih mudah dilakukan," jelasnya.

Nantinya, jika Camat telah menjalankan mekanisme tersebut dengan batas waktu misalkan sekian hari tidak masuk kerja, maka itu bisa dijadikan dasar dalam pemberian sanksi.

"Ketika mekanisme sudah dilakukan maka kami dapat memberikan putusan misalkan penurunan pangkat atau diberhentikan, itu semua sudah diatur," pungkasnya. (*)

(Simak berita terbaru dari Ketapang)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved