Breaking News:

PT AMP dan Site Laman Mining Diminta Bayar Hak Karyawan, Serikat Buruh Minta Tinjau Ulang Perusahaan

Ketiga, apabila PT Laman Mining dan PT AMP tidak melaksanakan poin 1 dan 2, Pemda wajib menindaklanjuti sesuai peraturan perundang - undangan.

Penulis: Nur Imam Satria
Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Nur Imam Satria
RDPU yang Digelar Komisi II DPRD Ketapang yang membahas persoalan belum dibayarnya Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan PT AMP dan penerapan upah driver dump truk dibawah UMK Ketapang yang ditetapkan senilai Rp 2.860.323. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama PT Abhinaya Mitra Persada (AMP) dan PT Laman Mining di ruang rapat Paripurna DPRD, Kamis 10 Juni 2021.

RDPU dilakukan sebagai tindak lanjut atas belum dibayarnya Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan PT AMP dan penerapan upah driver dump truk dibawah UMK Ketapang yang ditetapkan senilai Rp 2.860.323.

Ketua Komisi II DPRD Ketapang Uti Royden Top mengatakan berdasarkan kesimpulan rapat yang tertuang dalam notulen RDPU, serta berbagai masukan para pihak, Komisi II mengambil empat poin kesimpulan atas persoalan yang terjadi.

Pertama, THR dan gaji karyawan driver (supir) dump truk harus dibayarkan sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku paling lambat tanggal 12 Juni 2021.

Personel Polsek Delta Pawan Amankan Dua Pria Beserta Barang Bukti Sabu dalam Kamar Hotel di Ketapang

Kedua, gaji karyawan dibayar sesuai UMK dari Rp 1.800.000 menjadi Rp 2.860.323.

Ketiga, apabila PT Laman Mining dan PT AMP tidak melaksanakan poin 1 dan 2, Pemda wajib menindaklanjuti sesuai peraturan perundang - undangan.

"Terakhir, semua permasalahan ini merupakan tanggung jawab PT Laman Mining sesuai PP Nomor 19 tahun 2012 tentang syarat - syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain," kata Uti Royden Top, Kamis 10 Juni 2021.

Menyangkut persoalan THR karyawan, sesuai pengakuan perwakilan PT AMP bahwa sudah membayar untuk beberapa karyawan pada hari ini Kamis 10 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 WIB.

Namun angka tersebut masih tidak mencukupi lantaran membayar gaji karyawan di bawah UMK.

"Walaupun sudah membayar THR, tetap harus disanksi berupa wajib bayar denda keterlambatan sebesar 5 persen. Hitungan dendanya sudah dihitung pengawas Ketenagakerjaan. Bahkan, terkait upah di bawah UMK ada sanksi pidana," tegasnya.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved