Breaking News:

Kantongi Sertifikasi ISPO, Pekerja Sektor Perkebunan Mesti Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan

Ini sejalan dan tugas bersama kita untuk mendorong perusahaan ISPO. Dengan ISPO pekerja dilindungi dan banyak hal lainnya.

Editor: Nina Soraya
Tribunpontianak.co.id/Istimewa
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar, M Munsif memberikan sambutan dalam Forum Diskusi Perkebunan Kalimantan yang digelar BPJS Ketenagakerjaan di Pontianak, Kamis 10 Juni 2021. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - BPJS Ketenagakerjaan terus berupaya agar semakin banyak pekerja terdaftar sebagai peserta. Satu di antaranya dengan membidik pekerja sektor perkebunan.

Hal ini diungkapkan dalam Forum Diskusi Perkebunan Kalimantan yang digelar BPJS Ketenagakerjaan di Pontianak pada Kamis 10 Juni 2021.

Wabup Sudiyanto Dorong Investor Perkebunan di Sintang Bantu Pemerintah Sintang Wujudkan Desa Mandiri

Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Provinsi Kalbar, M. Munsif mengatakan kepesertaan para pekerja di perusahaan subsektor perkebunan dalam BPJS Ketenagakerjaan sejalan dengan satu di antara syarat untuk mendapat sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO.

Menurutnya dalam Inpres nomor 44 tahun 2020 telah memberikan mandat kepada perusahaan sawit dan petani swadaya untuk mengupayakan ISPO.

“Nah, dalam ISPO tersebut satu di antara syaratnya bisa menjamin karyawan atau pekerjanya dalam jaminan sosial,” ungkapnya.

Pemkab Evaluasi Perusahaan Perkebunan, 7 Izin Perusahaan Perkebunan di Landak Bermasalah

Pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi sosialisasi serta sinergi dari BPJS Ketenagakerjaan terhadap perusahaan perkebunan di Kalbar

“Ini sejalan dan tugas bersama kita untuk mendorong perusahaan ISPO. Dengan ISPO pekerja dilindungi dan banyak hal lainnya,” ujarnya.

Menurutnya saat ini isu perkebunan sawit yang didata dari negara Eropa dan belahan dunia lainnya bukan hanya soal isu lingkungan namun sudah mengarah ke soal ketenagakerjaannya.

Kabupaten Landak Usulkan 1.780 Hektar Kebun Sawit Petani Direplanting

Sehingga hal itu harus menjadi perhatian bersama untuk sinergi mengatasi tekanan terhadap komoditas unggulan Kalbar.

“Makanya untuk melawan tekanan negara luar terhadap produk sawit kita yakni dengan perkebunan yang berkelanjutan dari berbagai aspek yang telah diatur dari ISPO. Untuk ISPO memang tidak mudah namun bisa terus diupayakan dari semua pihak termasuk dari BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved